Padang Turunkan Target PAD Rp 23 Miliar pada APBD-P 2016

1203
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id — Pemko Padang akan menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 23,76 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

Usulan itu disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi Asharullah pada rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di DPRD Padang kemarin (8/8). Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,162 triliun. Dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 2,186 triliun, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 1,09 persen.

Mahyeldi mengatakan, penyebab penurunan tersebut karena penurunan target penerimaan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu, penurunan dana alokasi khusus tahun 2016. “Penurunan dana bagi hasil pajak dari provinsi diimbangi oleh bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya,” kata Mahyeldi seperti diberitakan Padang Ekspress (Jawa Pos Group), hari ini (9/8).

Untuk itu, katanya, belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan. Seperti penerimaan dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan nonpajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan. Penting memperhatikan kecukupan anggaran sehingga dalam implementasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan.

“Anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp 2,52 triliun. Dialokasikan untuk anggaran belanja tidak langsung Rp 1,35 triliun atau sebesar 53,81 persen. Sementara belanja langsung sebesar Rp 1,16 triliun, yakni sebesar 46,18 persen dari total APBD,” sebut Mahyeldi.

Menurutnya, belanja langsung yang dialokasikan, penggunaannya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi. Didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang akan dilaksanakan pada masing-masing SKPD.

Selain pendapatan daerah, juga terdapat penerimaan pembiayaan daerah. Dalam APBD-P 2016 ini, meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan daerah menerima manfaat bernilai uang dari pihak lain. Namun, daerah dibebani kewajiban untuk membayarnya kembali. Secara keseluruhan, di antaranya mencakup sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (silpa).

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah secara keseluruhan mencakup dua komponen pengeluaran daerah. Pertama, berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan kedua, pembayaran pokok utang pihak ketiga. “Pada PPAS perubahan APBD 2016 ini, jumlah penerimaan pembiayaan keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 361,05 miliar. Mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan APBD tahun 2016,” jelasnya.

Diketahui, pada APBD tahun 2016, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 360,80 miliar. Bila dihitung, terjadi kenaikan sebesar Rp 247,84 juta, sekitar 0,07 persen. Meliputi sisa lebih anggaran tahun lalu sebesar Rp 310,24 miliar dan penerimaan daerah dari pinjaman investasi pemerintah sebesar Rp 83,30 miliar.

Lalu pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 32,50 miliar. Rinciannya, penyertaan modal pada Bank Nagari Rp 10 miliar dan PDAM sebesar Rp 22,50 miliar. Maka, pada perubahan angaran 2016 ini, terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp 361,054 miliar. Rencananya, akan digunakan untuk menutupi defisit perubahan anggaran tahun 2016.

“Secara umum, penyusunan perubahan APBD 2016 tetap mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015,” pungkasnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar