Pembebasan Lahan PPT Selat Lampa Terganjal Status Hutan

748
Pesona Indonesia
Pembangunan Pelabuhan Selat Lampa sebagai pintu ekspor ikan internasional. foto:dok
Pembangunan Pelabuhan Selat Lampa sebagai pintu ekspor ikan internasional. foto:dok

batampos.co.id – Kebutuhan lahan untuk pembangunan pelabuhan perikanan terpadu yang dikonsep sebagai sentral perikanan wilayah barat di Selat Lampa, Natuna, belum dipenuhi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah beralasan pembebasan terganjal status lahan yang masuk kawasan hutan lindung. Dari lima hektare peruntukan lahan, masih 2 hektare belum dibebaskan.

Kepala Bagian Tata Pemeritahan Pemkab Natuna, Sawal Shaleh mengatakan, tiga hektare lahan yang sudah dibebaskan sebelum dilakukan padu serasi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan.

Namun pada tahun 2015 lalu, Kementerian Kehutanan menerbitkan penetapan kawasan hutan di kawasan pembangunan sentra kelautan dan perikanan di Selat Lampa.

“Penerbitan keputusan menhan tahun lalu itu menyebabkan 2 hektare lahan sisa yang dibutuhkan, tidak bisa dibebaskan pemerintah daerah di sisi daratnya. Saat ini pembangunan masih dilakukan di pantai. Dengan reklamasi pantai,” kata Sawal, Senin (8/8).

Sebenarnya, lanjut Sawal, pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran pembebasan lahan seluas 2 hektare yang dibutuhkan berdasarkan desain pelabuhan tersebut.

Bahkan pemerintah daerah, kata Sawal, sudah melakukan koordinasi antar SKPD berdasarkan permintaan lahan oleh KKP. Pemerintah daerah melakukan inventarisir untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai cakupan kawasan penting dan strategis dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, agar dilakukan pelepasan dari kawasan hutan lindung.

“Nah sampai sekarang, kami menunggu hasilnya di pemerintah provinsi yang berkoordinasi dengan kementerian kehutanan,” kata Sawal.

Selain itu, katanya, pemerintah daerah juga akan melakukan inventarisir pengelolaan, pemanfaatan kawasan hutan yang sudah dimiliki masyarakat. Agar bisa menjadi pertimbangan kementerian untuk dibebaskan.

“Saat ini lahan yang diperuntukkan sudah dimiliki masyarakat. Tapi nanti diperlukan surat tanah yang sah dari kepemilikan lahan dikawasan hutan, supaya bisa dibebaskan dari kawasan hutan lindung,” ujar Sawal.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar