Pusat Pangkas Dana Transfer ke Pemerintah Daerah, Anambas Terancam

593
Pesona Indonesia
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.

batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris belum mengetahui akan adanya pemotongan dana transfer pusat kepada seluruh pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas lantaranya adanya defisit anggaran yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikabarkan mengalami defisit anggaran hingga ratusan triliun rupiah.

“Kita belum tahu kabar itu,” ungkapnya kepada media ketika ditemui di ruang kerjanya Jumat (5/8) lalu.

Ketika ditanya langkah apa yang harus dilakukan, dirinya juga belum bisa menjawab dengan pasti. Menurutnya langkah itu akan diambil ketika pemotongan dana transfer pusat kepada daerah sudah ditentukan berapa besarannya termasuk dana transfer untuk Anambas.

“Mengenai langkah apa yang harus diambil kedepan, kita belum bisa ungkapkan. Kita akan menunggu sampai adanya edaran dari Kementerian,” ungkapnya lagi.

Ia menambahkan, jika memang pemotongan dana transfer ke daerah benar-benar terjadi kemungkinan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan puhak Kementerian dengan mengejar dana pusat lainnya. “Kita akan komunikasi dengan menteri,” tambahnya.

Sementara itu Plt Sekertaris Daerah kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, mengatakan jika memang Anambas terkena imbas pemangkasan anggaran akibat dari difisit anggaran APBN, maka jalan yang harus ditempuh yakni tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Kabar adanya pemangkasan anggaran itu tidak membuat dirinya membatalkan sebagian kegiatan tapi Pemda Anambas tetap akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. “Tak mungkin tak melaksanakan kegiatan, kita tetap laksanakan kegiatan sambil menunggu hasil akhir, apakah Anambas terkena potongan atau tidak,” ungkap Sahtiar.

Sahtiar berharap karena Anambas merupakan daerah kecil yang lokasinya berada di perbatasan, maka ia berhasap Anambas tidak terkena pemotongan anggaran. “Lagi pula DBH kita tak banyak hanya Rp7,6 miliar. Kalau DAK yang terpotong itu tidak masalah yang kita khawatirkan DAU yang dipotong, karena itu untuk operasional kantor dan gaji pegawai,” jelasnya.

Pemerintah pusat akan memotong Rp 68,8 triliun dana transfer ke daerah. Pemangkasan anggaran daerah tersebut salah satunya akan dilakukan melalui penundaan pencairan (carry over) ke tahun depan. Adapun pos anggaran yang akan di-carry over tersebut yaitu untuk dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar