Seluruh Fraksi Terima Draf RPJMD Pemprov Kepri dengan Catatan

558
Pesona Indonesia
Rapat paripurna pembahasan RPJMD Kepri. foto: faradilla/batampos
Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak dan anggota DPRD Sirajuddin Nur saat rapat paripurna pembahasan RPJMD Kepri. foto: humas pemprov

batampos.co.id – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menerima draf hasil revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Hanya saja, tetap ada catatan strategis yang disampaikan pada paripurna, Senin (8/8) kemarin.

Utamanya dalam menyusun penjabaran cetak biru pembangunan kemaritiman. Sebagaimana yang tertuang dalam visi-misi kepala daerah terpilih, bahwasanya kemaritiman jadi sektor utama yang paling digegas pembangunannya. Hanya saja, berdasarkan pembahasan sebelumnya, penjabaran rencana ini belum gamblang.

“Perlu penyusunan rencana strategis program pembangunan sektor kemaritiman yang didukung dengan regulasi serta lingkungan dalam pengembangan kawasan maritim, dengan memuat konsep regional dan sektoral,” ujar Sirajudin Nur dari Fraksi Kebangkitan Nasional.

Hal yang sama juga masuk dalam catatan Fraksi PDIP. Pemprov Kepri, kata Tawarich, diharapkan mampu memaksimalkan potensi kemaritimannya. Selama ini, potensi kemaritiman masih dinilai berupa lahan tidur. Tidak menghasilkan apa-apa untuk kemajuan pembangunan Kepri secara masif.

“Padahal kami meyakini, kemaritiman ini bisa jadi pendongkrak utama pertumbuhan ekonomi di Kepri,” ungkapnya.

Sementara Asmin Patros dari Fraksi Golkar menyatakan, RPJMD yang kini bakal lanjut pembahasannya adalah penjabaran dari visi-misi gubernur. Sehingga ketika tidak diuraikan secara detil dan gamblang, akan menyulitkan gubernur sendiri dalam bekerja hingga masa akhir jabatannya.

“Ini alasan kenapa DPRD agak cerewet Pak Gubernur harus hadir. Karena ini mnyangkut visi dan misi beliau. Nanti diukur kinerja nanti salah satu diukur dari RPJMD ini,” kata Asmin, ditemui usai sidang paripurna.

Asmin melanjutkan, kendati gubernur saat ini belum didukung oleh wakil dan sekda definitif, bukan alasan untuk tidak memberikan yang terbaik dan maksimal dalam menyusun RPJMD. “Kami tahu gubernur adalah single fighter maka gubernur ini memang harus mengawal ini dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

Perda RPJMD pada tahun ini memang terkesan pelik lantaran merupakan tahun transisi. Dimana gubernur, kata Asmin, mesti mampu menyelaraskan visi-misi pemerintahan sebelumnya hingga bisa sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah disepakati.

“Gubernur harus secara bijak bagaimana menyambungkan antara RPJMD versi beliau dan Pak Sani dengan visi misi Pak Sani dengan Pak Soerya kemarin. Tidak bisa langsung berhenti semua langsung setop tidak bisa. Karena kan yang pembangunan kemarin juga menyambung di pembangunan sekarang,” ujar Asmin.

Selanjutnya, atas persetujuan enam fraksi di DPRD Kepri ini, pelaksanaan pembahasan RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepri yang diajukan pemerintah ke DPRD Kepri itu akan dilanjutkan pembahasan di tingkat panitia khusus. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar