Siap-siap Usai HUT RI, Pejabat Berkinerja Buruk Ditendang

1264
Pesona Indonesia
Bupati Solok Gusmal saat memimpin rapat evaluasi belanja dan pendapatan daerah tahun 2016, pekan lalu.
Bupati Solok Gusmal saat memimpin rapat evaluasi belanja dan pendapatan daerah tahun 2016, pekan lalu. foto: Padeks/jpg

batampos.co.id – Bola mutasi, rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok siap menggelinding akhir Agustus. Kabinet kerja Gusmal-Yulfadri dipastikan akan diduduki orang-orang yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan menjunjung tinggi loyalitas.

Pejabat dengan kinerja buruk segera dibuang. Salah satu indikator kinerja yang bakal digunakan untuk menilai kinerja pejabat adalah serapan anggaran belanja langsung pada masing- masing SKPD.

Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo menegaskan, sejak pertama dilantik hingga hari, pihaknya terus memantau dan mengevaluasi kinerja masing-masing pejabat eselon IV, III dan II di lingkup Pemkab Solok, termasuk melihat serapan anggaran di masing-masing SKPD.

“Kalau serapan anggarannya tinggi, berarti SKPD bekerja serius dan begitu sebaliknya. Dari situ kita tahu, siapa yang bersungguh-sungguh dan tidak. Pastilah hasil serapan anggaran tahun 2016 ini menjadi acuan kami. Pejabat yang bekerja buruk, kita buang saja,” sebut Gusmal pada Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin, (8/8).

Data yang berhasil diperoleh Padang Ekspres dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok mengungkapkan, hanya 5 dari 28 SKPD yang realisasi anggaran belanja langsungnya di atas 50 persen pada semester pertama tahun anggaran 2016.

Selebihnya berkutat di angka 40 persen. Bahkan, masih ada SKPD yang capaiannya baru 8,61 persen terhitung 30 Juni 2016. Ada13 SKPD dengan serapan anggaran Belanja Langsung (BL) teranjlok, masing-masing, Dinas Pertanian Rp 8,137 miliar baru terealisasikan Rp700,771 juta atau 8,61 persen. Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) Rp15 miliar dengan realisasi Rp1,472 miliar atau 9,82 persen. Dinas Kesehatan Rp59,549 miliar dengan realisasi Rp7,553 miliar atau 12,68 persen.

Belanja langsung RSUD Kayuaro Rp16,382 miliar, realisasi Rp2,275 miliar atau 13,89 persen. Kemudian Kantor Ketahanan Pangan Rp1,452 miliar, realisasi Rp236,443 juta atau16,28 persen. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Rp4,574 miliar, realisasi Rp826,158 juta atau 18,6 persen.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ( Koperindag) Rp9,984 miliar, realisasi Rp1,979 miliar atau 19,83 persen. Dinas Pariwisata Rp6,562 miliar, terealisasi Rp1,342 miliar atau 20,45 persen. Dinas Perikanan dan Peternakan Rp6,397 miliar, realisasi Rp1,384 miliar atau 21,8 persen. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rp171,495 miliar, terealisasi Rp36,563 miliar atau 21,32 persen. Badan KB dan Perempuan Rp5,571 miliar, realisasi Rp2,220 miliar atau 21,91 persen.

Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rp37,763 miliar, terealisasikan Rp9,899 miliar atau 26,21 persen. Serta, Dinas Pertambangan dan Energi Rp1,847 miliar, realisasi mencapai Rp519,266 juta.Dari data tersebut, total anggaran belanja langsung untuk masing-masing SKPD, Instansi lain, termasuk DPRD dan 14 kecamatan di Kabupaten Solok mencapai Rp 447,237 miliar, baru terealisasikan sebesar Rp117,380 miliar atau setara dengan 26,25 persen. Sedangkan anggaran Belanja Tidak Tangsung (BTL) mencapai Rp 836,783 miliar dan telah terealisasikan sebesar Rp352,040 miliar atau 42,07 persen.

“Total realisasi keseluruhan BTL dan BL semester 1 ini baru mencapai angka 36,56 persen. Kalau realisasi PAD sudah 52,59 persen,” sebut Kepala DPPKA Kabupaten Solok, Marwis.

Paling tidak, idealnya hingga pertengahan tahun ini, capaian realisasi anggaran sudah di angka 50 persen ke atas. Namun, berbagai faktor di SKPD yang menghambat realisasi juga tidak dapat dipungkiri. Seperti keterlambatan melaksanakan kegiatan pengerjaan proyek dan sebagainya.

“Ini tidak bisa di anilisa normatif saja. Tapi, perlu mengetahui lebih dalam tentang kenapa realisasi anggaran rendah,” sebut Marwis.

Kendati demikian, alasan Marwis itu tidak digubris serius Bupati Solok. Gusmal menilai, apapun alasannya, ketika realisasi anggaran belanja langsung ini lambat, dapat dikatakan SKPD tidak serius dalam menjalankan program Pemerintah.

Padahal, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2016-2021 menuntut SKPD bekerja lebih gesit.

“SKPD punya target kerja masing-masing dan itu harus dicapai. Makanya, dalam menyusun program harus realistis,” katanya.

Perihal mutasi, Gusmal menyebutkan, jika selepas tanggal 17 Agustus mendatang, pihaknya segera menggelar rapat persiapan proses lelang jabatan. “Mutasi secepatnya kita gelar. Pertengahan atau akhir Agustus Pansel sudah bekerja,” sebutnya.

Lagi-lagi Gusmal menegaskan, pencapaian realisasi anggaran tersebut menjadi pedoman bagi pihaknya untuk mempertimbangkan kinerja pejabat. Namun, semua tergantung kompetensi masing-masing pejabat. “Intinya, kinerja baik dan loyalitas itu harga mati,” tegas Gusmal.(jpg)

Respon Anda?

komentar