Waduh, 60 Persen dari 8.000 Pilot di Indonesia Kontrak Kerjanya Bermasalah

540
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dokumen JPNN
Ilustrasi. Foto: Dokumen JPNN

batampos.co.id – Konflik ketenagakerjaan antara maskapai penerbangan Lion Air dengan para pilotnya beberapa waktu lalu berbuntut panjang.

Bahkan, aksi mogok yang dilakukan para pilot Lion Air berbuntut pelaporan ke Bareskrim yang kasusnya kini memasuki babak baru.

Bareskrim segera memeriksa para pilot yang sengaja mogok sehingga membuat penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta.

Hal ini dilakukan Bareskrim setelah pihak Lion membuat laporan LP/501/V/2016/Bareskrim tanggal 13 Mei 2016, dengan pelapor Harris Arthur Hedar selaku kuasa hukum Lion Air. Dalam ‎pelaporan ini yang menjadi terlapor ialah pilot Yosi Kurniawan, dkk.

Dalam laporan itu, Yosi diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah sesuai dengan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP.

‎Kasus bermula pada‎ 10 Mei 2016  terjadi aksi mogok terbang oleh pilot pada beberapa rute penerbangan diantaranya Bandara Soetta-Cengkareng, I Gusti Ngurah Rai-Denpasar, Sultan Hasannudin Ujung Pandang, Kualanamu-Medan. Pilot mogok karena uang transport mereka belum dibayarkan.

Nah, apa sebenarnya yang memicu seringnya muncul konflik ketenagakerjaan pilot dengan maskapai tempat mereka bekerja?

Ikatan Pilot Indonesia (IPI) menyebut regulasi ketenagakerjaan yang belum secara khusus mengatur tentang keprofesian pilot menjadi celah terjadinya polemik tersebut.

Berdasar hasil investigasi IPI sejak Januari hingga akhir Juli tahun ini, terungkap bahwa 60 persen dari 8.000 pilot aktif yang tersebar di seluruh perusahaan penerbangan nasional bermasalah dengan perjanjian kerja mereka.

Perjanjian yang dimaksud dinilai menabrak regulasi yang diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kondisi itu menyebabkan konflik antara pilot dan perusahaan penerbangan yang menaunginya rentan terjadi. Sebab, tidak ada jaminan karir yang jelas bagi pilot ketika perjanjian kerja mereka tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

”Ada yang dikontrak musiman 18 tahun dalam surat perjanjian kerja pilot,” ujar Sekretaris IPI Heri Martanto di kantor IPI di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Sesuai UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu semestinya tidak boleh melebihi batas tiga tahun. Nah, 60 persen perjanjian kerja pilot yang dianggap menyimpang itu mayoritas mensyaratkan untuk bekerja dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. ”Tidak sesuai dengan UU ketenagakerjaan,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, secara umum ada dua jenis perjanjian kerja yang diatur dalam UU ketenagakerjaan. Yakni, perjanjian untuk waktu tertentu (musiman) dan perjanjian untuk waktu tidak tertentu (sistem pegawai tetap).

”Pilot seharusnya tidak dikontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Semestinya pegawai tetap,” jelas pilot Garuda Indonesia ini.

Ketua I IPI Rama Valerino Noya menyatakan, masih ditemukannya kejanggalan kontrak kerja pilot itu tidak sejalan dengan tujuan utama penerbangan nasional. Yaitu menjamin kenyamanan dan keselamatan kru dan seluruh penumpang pesawat.

Menurutnya, profesi pilot mestinya mendapat jaminan itu dari operator penerbangan. ”Pilot itu sebagai ujung tombak dunia penerbangan,” ungkapnya.

Rama mengakui, persoalan ketenagakerjaan pilot tidak lepas dari konflik internal di tubuh operator penerbangan Lion Grup. Konflik itu bermula dari mogok kerja pilot hingga pemecatan 19 pilot oleh pihak perusahaan.

Hanya, pihaknya menyatakan tidak akan mencampuri urusan internal perusahaan tersebut. ”Kami konsentrasi terhadap profesi, harkat dan martabat pilot,” terang pilot Lion Grup ini.

Menurutnya, kedepan IPI bakal berdiskusi dengan stake holder mengenai regulasi keprofesian pilot. Organisasi yang baru terbentuk pada Januari 2016 itu akan berupaya membenahi UU Ketenagakerjaan yang ada saat ini.

Mereka berencana merumuskannya dengan sejumlah pihak. Diantaranya, Kemenaker, Ombudsman RI, dan DPR. ”Kalau mengacu regulasi internasional, psikologi pilot saja diatur,” sahut Dewan Kehormatan IPI Rudi Roro.

Di tempat yang sama, Komisioner Ombudsman Laode Ida menyebut intimidasi terhadap profesi pilot berdampak buruk terhadap dunia penerbangan.

Diantaranya, menurunnya keselamatan penerbangan dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap moda transportasi udara. ”Resiko pilot itu tinggi, jaminan kenyamanan untuk mereka harus diutamakan. Perusahaan jangan semena-mena,” tegasnya.

Secara terpisah, Sekjen Indonesia Nation Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanudin menyatakan, penerapan aturan ketenagakerjaan tersebut harus melihat latar belakang status pilot di perusahaan penerbangan tempat mereka bekerja.

”Harus lihat dulu pilot sebagai apa, kalau karyawan tetap ya berlaku UU itu (ketenagakerjaan, Red), tapi kalau kontrak ya tergantung perjanjian kerja antara pilot dan perusahaan,” ungkapnya.

Menurut Tengku, sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi terkait perjanjian kerja pilot musiman seperti diungkap IPI.

Pun, bila perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang melebihi batas waktu maksimal itu benar, pihaknya menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke perusahaan bersangkutan.

”Tanya langsung ke perusahaan masing-masing, apa dasarnya bikin perjanjian sampai 18 tahun,” tandasnya. (tyo/JPG)

Respon Anda?

komentar