Kanwil Perbendaharaan Dorong Penyerapan APBN

801
Pesona Indonesia
 Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kepri, Didyk Choiroel. foto:jailani/batampos
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kepri, Didyk Choiroel. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Didyk Choiroel mendorong penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kepri. Begitu juga dengan percepatan pembangunan proyek-proyek strategis yang ada di Provinsi Kepri

“Angaran belanja pemerintah pusat tahun 2016 di Kepri pagunya Rp 6,5 triliun. Realiasi semester pertama Rp 2,2 triliun atau sekitar 35,21 persen. Sampai Juli 2016, progresnya Rp 2,5 triliun atau 41,03 persen,” ujar Didyk Choiroel dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah 2016 di Ballroom Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (9/8).

Disebutkannya juga, dana transfer ke daerah pagunya Rp 7,8 triliun. Sementara itu, realiasinya pada semester pertama mencapai pada angka Rp 4,1 triliun atau sekitar 53 persen. Dijelaskannya, penyerapan tersebut sudah dipengaruhi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah DID.

“Khusus DID dari Rp 60 miliar realisasinya Rp 40 miliar atau 66,55 persen,” jelas Didyk.

Lebih lanjut, katanya, untuk proyek strategis yang dibangunan dengan anggaran APBN nilainya Rp 1,5 triliun untuk 120 kegiatan dengan nilai kontrak Rp 990 miliar. Sementara realiasinya baru mencapai 421 miliar atau sekitar 27,86 persen.

Menurut Didyk, anggaran pusat di Provinsi Kepulauan Riau masih diprioritaskan untuk infrastruktur namun pelaksanaan belum optimal. Sehingga perlu adanya sinkronisasi belanja pusat dan daerah di Provinsi Kepri. Masih kata Didyk, kapasitas fiskal Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota semakin kecil untuk menangani sendiri pembangunan infrastruktur di daerah.

“BP Batam mulai menambah alokasi anggaran untuk infrastruktur, yang perlu diselaraskan dengan pembangunan regional (Pagu Rp 1,7 triliun),” papar Didyk.

Ditambahkannya, perlu pengendalian pada pelaksanaan anggaran pusat terutama pada pembangunan infrastruktur agar dapat dipastikan tercapainya output, outcome dan impact. Selanjut juga perlu sinkronisasi belanja pusat dan daerah untuk memastikan seluruh sumber daya kerja diarahkan pada pembangunan Kepulauan Riau secara keseluruhan (tidak sektoral).

“Keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, seharusnya membuat Pemerintah Daerah lebih inovatif dan berorientasi untuk menarik investasi baik dari Pemerintah Pusat maupun sektor swasta.Momen reformasi manajemen pada BP Batam sebaiknya dimanfaatkan untuk memaksimalkan peran Batam sebagai penggerak ekonomi Kepulauan Riau,” tutup Didyk.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun pada kesempatan itu, mengajak semua pihak untuk bahu-membahu dalam mewujudkan pembangunan di Kepri. Meskipun saat ini sedang mengalami devisit anggaran, namun hal tersebut diminta untuk tidak selalu dijadikan alasan. Karena semua persoalan akan selalu ada solusinya, jika dilakukan secara bersama dan saling bahu-membahu.

“Kita tidak mencari kambing hitam untuk setiap permasalahan. Tapi mari kita duduk bersama mencari solusinya. Sisa waktu masih 5 bulan di tahun 2016 ini, dan saya berharap di dalam forum ini bisa dibahasa sepuas-puasnya sampai jelas duduk setiap permasalahan. Tujuannya agar tidak ada kesalah pahaman di antara kita, mari kita menfaatkan forum ini dengan baik,” ujar Nurdin.

Menyankut defisit anggaran, Nurdin mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk mengutamakan kegiatan yang penting-penting. dengan niat, biarkan sedikit yang dilaksnmerupakan asalkan betmanfaat.

“Marilah kita selalu menjaga kekompakan dalam membangun Kepri yang kita cintai ini,” tutup Nurdin seraya membuka rapat tersebut.

Sementara itu, Kajati Kepri Andar Perdana Widianto,mengatakan jika dalam hal ini pihaknya, atas arahan Presiden mendapatkan wewenang sebagai pengawal anggaran kegiatan Pemerintahan. Dan dengan kondisi defisit ini diharapkan tidak banyak melakukan diskresi. Istilah diskresi sesuai dalam undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Dengan kondisi defisit seperti saat ini, tentu kita harus bekerja lebih efektif dan efesien. Sehingga diharapkan kita tidak banyak mengalami diskresi,” ujar Andar.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar