Kemendagri Keluarkan Fatwa Resmi yang Berhak Mengusung Cawagubsu

1142
Pesona Indonesia
Bendera PKS. Foto: JPNN
Bendera PKS. Foto: JPNN

batampos.co.id – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mengeluarkan fatwa perihal partai politik (Parpol) yang berhak mengusung nama calon wakil gubernur Sumut (cawagubsu).

Surat bernomor 122.12/5718/OTDA, dan ditandatangani Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) itu ditujukan langsung kepada pimpinan DPRD Sumut.

Didalam surat pertanggal 4 Agustus 2016 itu pihak Dirjen Otda Kemendagri menegaskan bahwa partai politik (Parpol) pengusung pasangan Ganteng (Gatot-Erry) pada Pilgubsu 2013 lalu ada lima yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Patriot, Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Namun yang berhak mengusulkan nama cawagubsu hanyalah PKS dan Hanura karena masih memiliki kursi di DPRD Sumut, sedangkan tiga partai lagi tidak memiliki hak.

Mengenai penghitungan kekosongan masa jabatan Wagub Sumut adalah sejak Wagub Sumut dilantik menjadi Gubernur Sumut Sisa Masa Jabatan Tahun 2013-2018, yaitu Tanggal 25 Mei 2015.

Dirjen Otda menjelaskan perihal mekanisme jabatan kursi wagubsu yakni membentuk Panitia Khusus Pemilihan melalui Rapat Paripurna. Panitia Khusus Pemilihan kemudian menyusun Tata Tertib Pemilihan Wagub Sumut dan membentuk Panitia Pemilihan Wagub Sumut.

Adapun tugas Panitia Pemilihan Wagub Sumut, memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan calon sebagaimana yang ditetapkan dalam Tatib. Menetapkan Berita Acara hasil klarifikasi persyaratan calon, menetapkan perlengkapan dan persiapan pemilihan, menyelenggarakan pemilihan, dan menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan.

Panitia Khusus Pemilihan Provinsi mengkonsultasikan Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur kepada Menteri. Penetapan Wakil Gubernur Terpilih dilakukan dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur berdasarkan jumlah suara terbanyak sesuai mekanisme Tata Tertib DPRD. Hasil pemilihan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi.

Ketua PKNU Sumut, Ikhyar Velayati Harahap mengecam pihak Kemendagri yang mengeluarkan fatwa tersebut. Menurutnya ada beberapa kekeliruan pada surat yang ditandatangani oleh Dirjen Otda itu diantaranya perihal penyebutan nama parpol pengusung.

Dia mengaku PBR tidak masuk didalam daftar salah satu parpol pengusung pasangan Ganteng pada Pilgubsu 2013. Sebab, pada saat itu PBR berada dibarisan pasangan Gus Irawan dan Sukirman.

“Silahkan cek di KPU Sumut, kekeliuran surat ini fatal sehingga batal demi hukum,”tegasnya, Selasa (9/8).

Ikhyar juga mempertanyakan perihal status surat tersebut apakah berbentuk surat edaran (SE) atau surat keputusan (SK). Terlebih, pihak Kemendagri telah keliru memberikan penafsiran UU No 10/2016.

“Kok bisa keluar fatwa bahwa parpol non seat tidak berhak mengajukan nama cawagubsu, kalau surat ini dijadikan acuan oleh pansus. Maka langkah pasti yang akan ditempuh adalah jalur hukum, saya akan bertemu dengan PPN, Patriot untuk membahas soal teknis nya nanti,”urainya.

Ikhyar juga berencana mengkonfirmasi surat tersebut langsung kepada Mendagri, Tjahyo Kumolo. “Apakah Tjahyo tahu soal surat itu, bisa jadi tidak,”bebernya.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan mengaku terkejut mendengar adanya fatwa dari pihak Kemendagri perihal tata cara pengusulan kursi Wagubsu.

Secara eksplisit, Ruben tidak begitu memahami UU No 10/2016. Tapi, dia mengaku sudah membaca UU tersebut khususnya pasal yang mengatur pengusulan nama cawagubsu.

“Kalau tidak salah pasal itu menyatakan bahwa yang memiliki hak mengusulkan nama cawagubsu itu parpol atau gabungan parpol pengusung. Tidak ada bahasa parpol non seat dan sebagainya, jadi kenapa bisa keluar fatwa seperti itu,”ujar Ruben ketika dihubungi.

Politisi PDI-P itu mengaku belum melihat dan membaca surat itu secara langsung. Sebab, dirinya sedang ikut turun kelapangan mengecek proyek yang dikerjakan dengan APBD 2015.

“Nanti suratnya saya pelajari dulu, di dewan ada bagian hukum, nanti kita minta untuk ditelaah lebih jauh. Kalau memang keliru, surat itu akan dikembalikan ke pihak yang membuat yakni Kemendagri. Kalau memang menyalah UU, akan kita abaikan,”tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Pengisian Kursi Wagubsu, Mustofawiyah menyebut pihaknya sudah memprediksi bakal ada pihak yang tidak senang dengan keputusan atau fatwa yang dikeluarkan Kemendagri.

“Wajar kalau ada yang mau menggugat, silahkan saja. Proses akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,”kata Politisi Demokrat itu.(jpg)

Respon Anda?

komentar