Mahasiswa Kembali Berunjuk Rasa di PN Tanjungpinang

532
Pesona Indonesia
Polisi berjaga di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, usai kericuhan saat sidang kasus penyelundupan dimulai. Foto: Osias De / Batampos
Polisi berjaga di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, usai kericuhan saat sidang kasus penyelundupan dimulai. Foto: Osias De / Batampos

batampos.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis (Gravis), Forum Demokrasi Mahasiswa (FDM) dan Gerakan Pemuda Daerah (GPD) wilayah Kepri, kembali berunjuk rasa di halaman Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (9/8).

Unjuk rasa tersebut dilakukan terkait dengan penangkapan Kapal KM Kharisma Indah dan KM Kawal Bahari 1 oleh Lantamal IV Tanjungpinang serta terkait penyerangan dan pelarangan liputan oleh sejumlah preman yang merupakan orang suruhan dari pemilik Kapal KM Kharisma Indah terhadap sejumlah wartawan, di PN Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

Dalam orasinya, salah seorang pendemo, Belly, mengatakan meminta majelis hakim untuk mengusut tuntas mafia penyelundupan miras dan sembako. Selain itu, mereka juga meminta Kejati Kepri untuk melakukan gelar perkara, untuk kasus kedua kapal tersebut. Karena selain ada pasal pelayaran yang sidik TNI AL, terdapat juga kasus kepabeanannya yang di sidik Bea Cukai.

”Kami menilai kasus ini ada beberapa kejanggalan, seperti penyelundupan beras, gula, rokok, dan barang bekas merupakan perbuatan yang melawan hukum yang harus diadili,” ujar Belly.

Sementara itu, kata Belly, terkait penyerangan dan pelarangan liputan terhadap sejumlah wartawan yang meliput sidang kasus penyelundupan kapal. Mahasiswa menilai perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan negara. Karena wartawan tidak boleh diintervensi oleh siapa pun.

”Pelaku penyerangan dan otak penyerangan terhadap wartawan harus dihukum. Karena intimidasi dan kekerasan yang dilakukan sejumlah preman terhadap beberapa jurnalis yang meliput proses persidangan, adalah sebagai bentuk intimidasi terhadap tugas jurnalis dan majelis hakim. Untuk itu kami datang ke sini, meminta majelis hakim untuk tidak duduk diam didalam sana. Ini permasalahan serius yang harus ditangani secara serius,” ujarnya.

Pendemo juga mendesak aparat penegak hukum di pusat untuk mengawasi proses penegakan hukum dalam perkara ini. Mereka juga meminta pengadilan untuk mengahdirkan tim ahli dan memeriksa keabsahan dokumen kapal penyelundup tersebut. Karena aksi itu melanggar Pasal 285 UU Nomor 17/2012 tentang Pelayaran.

”Pelaku utama dalam perkara yang dimaksud harus mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Kami juga mendesak kepolisian untuk menindak aksi premanisme di ruang persidangan kasus penyelundup, yang diduga sebagai otak diperiksa sebagai saksi.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar