Tanjungpinang Belum Siap Terapkan Fullday School

469
Pesona Indonesia
Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, HZ Dadang Abdul Gani. foto:yusnadi/batampos
Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, HZ Dadang Abdul Gani. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Terkait wacana penerapan sistem belajar mengajar dengan fullday school atau sekolah sehari penuh yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Dinas Pendidikan Tanjungpinang menilai masih banyak yang harus diperhatikan jika memang diterapkan.

Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepri masih kekurangan sarana dan prasarana sekolah, masih ada sekolah yang double shift. Ada yang masuk pagi dan masuk siang sehingga sistem fullday school tak bisa diterapkan karena keterbatasan ruang kelas.

Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang Huzaifa Dadang AG menilai, kebijakan Mendikbud hasil resuffle jilid II tersebut mempunyai tujuan yang bagus. Namun, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan segala aspek bukan sistem pukul rata. Aspek yang paling penting adalah memperbaiki lembaga sekolah seperti sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Tujuan bagus tanpa konsep yang bagus, tak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaiknya benahi dulu lembaga sekolahnya. Lingkungan sekolah harus menyenangkan,” kata Dadang, Selasa (9/8).

Dadang mengatakan masyarakat khususnya orang tua dan guru tak perlu resah menanggapi wacana tersebut. Dan bagaimana penerapannya ke depan, Disdik masih menunggu konsep dan kebijakan Kemendikbud. Disdik Tanjungpinang juga mengimbau orangtua untuk bekerja seperti biasa dan para siswa fokus belajar dan menghindari kegiatan-kegiatan yang menyimpang.

“Kami (disdik, red) sedang menunggu konsep kebijakannya seperti apa, baru sekedar tahu dari media saja. Saya berharap para guru tetap menjalankan tugas seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini,” katanya.

Anas, 38, salah seorang orang tua siswa mengaku, tidak setuju dengan sistem tersebut, pasalnya anak-anak akan terbebani dan tidak ada waktu bermain serta mengenal lingkungan mereka. “Kalau anak-anak sekolah sampai sore, berarti tidak ada waktu untuk bermain untuk mereka,” ujarnya singkat.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepri, Ery Syahrial, mengatakan kebijakan tersebut harus dikaji lebih dalam dan tidak bisa diterapkan pada semua kondisi karena masih banyak kekurangan. Hal tersebut juga bisa mengurangi hak anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial dan tidak baik untuk tumbuh kembang anak.

“Kalau wacana tersebut diterapkan, bisa memaksa anak untuk terus belajar dan itu tidak baik, karena anak juga perlu rekreasi,” jelas Ery.

Menanggapi wacana tersebut, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan dalam mengambil suatu kebijakan fullday school ini, terlebih dahulu harus memikirkan dampak positif dan negatifnya. “Kita harus mempelajari dulu kebijakan fullday school ini seperti apa nantinya,” katanya. (cr21/bpos)

Respon Anda?

komentar