Pemerintah Pusat Kembali Pangkas DBH, Lingga Kian Kesulitan

689
Pesona Indonesia
Anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir melakukan reses di aula kantor Bupati Lingga. foto:hasbi/batampos
Anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir melakukan reses di aula kantor Bupati Lingga. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Persoalan pemerintah Kabupaten Lingga untuk keluar dari problematika defisit seperti semakin sulit teratasi. Ancang-ancang pemeritah pusat memangkas lagi dana daerah akibat pendapat pajak tak sesuai target mengancam pembangunan dan stabilitas ekonomi Kabupaten Lingga.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga, Ishak mengatakan, hal ini akan membuat Kabupaten Lingga, semakin terpuruk. Ditambah lagi, pemerintah pusat kembali akan memangkas 17,3 persen dana bagi hasil (DBH) Lingga dalam waktu dekat.

“Kita dapat bocoran, pemerintah pusat akan pangkas 17,3 persen lagi dana daerah. Kalau itu terjadi, Lingga akan semakin sulit dengan masalah keuangan,” beber Ishak saat reses anggota DPR RI, Drs H Nyat Kadir di Daik.

Disampaikan Ishak, Dana Bagi Hasil (DBH) Lingga yang akan diterima sebelum pemotongan sekitar Rp 45 miliar. Namun setelah diefesiensi oleh pemerintah pusat, jumlah tersebut berkurang menjadi Rp 37 miliar. Sementara, APBD Lingga, kata Ishak, terlalu kecil. Saat ini senilai Rp 727 miliar setelah dilakukan perubahan.

Selain itu, wacana pemerintah pusat lainnya yang tidak membolehkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur gedung perkantoran dan pelabuhan juga akan menjadi persoalan besar Kabupaten Lingga dalam menyiapkan infrastruktur publik. Padahal kata Ishak, Kepri khususnya Kabupaten Lingga yang notabennya adalah wilayah kepulauan tentu membutuhkan pembangunan pelabuhan untuk menunjang akses laut penghubung 604 pulau pesisir Lingga maupun kabupaten kota lainnya.

Jika DPR RI sebagai pembuat aturan tidak menjadikan hal ini sebagai bahan pemikiran, dan lupa akan Indonesia adalah wilayah maritim akan sangat sulit membangun sektor ekonomi pesisir.

“Kami sangat berharap, DPR RI tidak mengamini hal ini. Ini akan sangat menginterpensi kami wilayah kepulauan. Bisa dilihat kepulauan Posek, Senayang, dan lainnya yang saat ini masih membutuhkan pelabuhan untuk menunjang aktivitas ekonomi para nelayan,” ungkapnya.

Lingga, kata Ishak, jika dibandingkan kabupaten/kota di Kepri, sangat jauh tertinggal. Perhatian khusus pemerintah pusat terhadap Batam, Natunan dan Anambas akan membuat timpang pembangunan di Lingga yang tidak mendapat perhatian khusus. “Lingga sebenarnya masuk sebagai daerah tertinggal,” kata Ishak.

Sementara itu, Nyat Kadir dalam kunjungan reses ke Lingga mengatakan akan membawa persoalan ini ke DPR RI. Sebagai putra asli daerah yang paham betul wilayah pesisir, peruntukan kepada wilayah kepulauan harus dibedakan dengan daerah lain yang daratan. Ia juga berjanji akan tetap membela kebutuhan masyarakat kepulauan yang berbeda dengan wilayah daratan.

“Kami juga bersama DPD akan memperjuangkan revisi UU Kepulauan yang cukup banyak membatasi hak daerah kepulauan untuk berkembang. Kalau tidak begitu, Lingga ini akan begitu-begitu saja,” kata dia.

Persoalan daerah yang disampaikan Pemkab, kata Nyat, membuat dirinya merasa prihatin akan kampung halaman tempat Nyat dilahirkan. Persoalan anggaran dan dana yang semakin sulit ditambah lagi pomotongan maupun pembatasan penggunaan DAK untuk pembenahan fasilitas akan membuat Lingga semakin terisolir. Meski diakui Nyat, persoalan ekonomi global, tidak sesuai target pendapatan pajak, adalah salah satu penyebab hal ini.

“Ada keprihatinan saya, keluhan dari pemkab dana yang makin sulit. Memang terjadi pemotongan-pemotongan. Saya sudah sampaikan memang ada pengaruh ekonomi global. Pajak tidak masuk. Pergantian menteri keuangan juga, pajak tidak akan tercapai. Dari hari kehari, dari waktu waktu keluhan pemkab anggarannya kecil sekali. Seharusnya, Lingga masuk daerah tertinggal,” kata Nyat.

Ia juga setuju, jika pemda mengajukan Lingga masuk sebagai wilayah tertinggal. Bahkan, kata Nyat, hingga kini Desa Panggak Darat yang menjadi kampung kelahirannya dan hanya berjarak 10 kilometer dari pusat ibukota tetap terisiolir.

“Memang tertinggal kok. Kampung saya Panggak Laut itu terisolir, masih tertinggal sejak zaman Soeharto. Pemda harus buat usulan baru, sebagai daerah tertinggal,” tutur Nyat.(mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar