Biaya Perjalanan Dinas dan Adum Target Pemangkasan APBD-P Karimun

672
Pesona Indonesia
Bupati Karimun, Aunur Rafiq. foto:tri haryono/batampos
Bupati Karimun, Aunur Rafiq. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Defisit keuangan daerah yang melanda Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini semakin bertambah dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat. Sehingga, dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) antara eksekutif dan legislatif nanti akan terjadi pemangkasan sejumlah anggaran di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

”Memang kita harus melakukan efisiensi terhadap keuangan daerah disebabkan defisit yang masih terjadi dan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat. Salah satunya melakukan pemangkasan atau pemotongan anggaran dan biaya dalam pembahasan dan penyusunan APBD-P 2016 nanti. Saat ini targetnya ada pada pos perjalanan dinas dan juga anggaran administrasi umum (Adum),” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Kamis (11/8).

Sebagai gambaran untuk semantara, kata Bupati, pemangkasan anggaran dan biaya di APBD-P 2016 diperkirakan mencapai Rp100 miliar lebih. Memang cukup besar nilai pemangkasan ini dan baru pertama kali terjadi seperti ini. Apalagi, DBH dari pusat yang awalnya diproyeksikan bakal diterima Rp 180 miliar, ternyata hanya akan diterima Rp 3 miliar lebih. Kemudian, belakangan dipangkas lagi menjadi Rp 2,7 miliar.

Soal kabar akibat pemangkasan anggaran, pemerintah kabupaten berencana tidak akan membayar tunjangan kesra pegawai pada bulan depan, ditanggapi oleh Bupati bahwa tidak akan sampai seperti itu. ”Jangan percaya isu atau kabar yang tidak benar. Tentang tunjangan kesra pegawai tetap akan dibayarkan seperti biasa. Karena, anggarannya memang sudah diprioritaskan,” tegasnya.

Sesuai berita di koran Batam Pos, dampak dari defisit keuangan di Pemerintah Kabupaten Karimun dirasakan sejak akhir tahun lalu. Diantaranya, pemerintah berhutang kepada kontraktor yang telah selesai mengerjakan proyek pembangunan pada APBD 2015. Dan, baru bisa dibayarkan pada awal tahun ini dengan nilai hampir Rp 100 miliar. Selain itu, proyek pembangunan yang sudah dianggarkan di dalam APBD murni 2016 juga tidak dapat dilaksanakan. Kecuali, proyek yang sumber anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK). (san/bpos)

Respon Anda?

komentar