Pemko Tanjungpinang Harus Menambal Defisit Anggaran

401
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Defisit anggaran serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang tak kunjung ada kejelasan, menjadi perbincangan hangat di Kedai Kopi Pantai dalam acara diskusi yang ditaja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, Kamis (11/8).

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dalam diskusi tersebut memaparkan, tahun 2016 defisit anggaran mencapai Rp 163 miliar lebih. Hal ini selain karena aliran dana dari pemerintah pusat berkurang drastis, juga disebabkan pemerintah Provinsi Kepri belum memberi sinyal kapan dan berapa DBH yang akan diterima Pemko Tanjungpinang tahun ini.

“Semua prediksi meleset biasanya dapat Rp 121 miliar dari pusat tahun ini kita cuma terima sekitar Rp 3 miliar. Sekarang kita menunggu kepastian hitam di atas putih dari Pak Gubernur kapan DBH akan dibagi,” katanya.

Anggaran pembangunan Tanjungpinang hampir sebagian besar tergantung dana dari pemerintah pusat. Kata Lis sebenarnya defisit anggaran tidak menghambat pembangunan, ia mengaku tengah mengupayakan peluang lain untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ditengah defisit anggaran Lis mengungkapkan masih bisa melunasi tunda salur sebesar Rp 80 miliar. Selain itu Tanjungpinang juga masuk ke dalam 3 daerah dengan inflasi terendah di Indonesia.

“Sektor cut and fill kalau dimaksimalkan bisa menyumbang Rp 300 miliar. Pendapatan dari pungutan parkir juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Saya minta SKPD mengintervarisir Perda pungutan, jangan sampai ada main mata aparat dalam penggelapan pajak,” kata Lis.

Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menyebutkan dengan adanya defisit penerimaan menjadi berubah. Hal ini mirip dengan krisis tahun 1998. Peran pemerintah provinsi dalam pembangunan Kota Tanjungpinang sangat diperlukan.

“Penerimaan berkurang tak bisa membangun dan sulit perencanaan. Pemprov harus punya andil dalam pembangunan ibukota, seperti di daerah-daerah lain. Selain itu harus ada koordinasi antara pemko dengan DPRD. Pemko harus kreatif dalam melobi pusat dan hati-hati dalam perencanaan anggaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris AJI Batam, Jailani mengatakan diskusi santai ini menjadi ajang silaturahmi antara pengurus AJI dan Walikota. AJI diharapkan bisa menjadi jembatan informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

“Dari diskusi seperti ini semoga memberi gagasan-gagasan untuk kemajuan Tanjungpinang,” katanya. (cr21/bpos)

Respon Anda?

komentar