Pemprov Kepri Rasionalisasi Anggaran Rp 597 Miliar

511
Pesona Indonesia
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri terpaksa melakukan politik ikat pinggang, lantaran didera defisit anggaran yang semakin melebar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Naharudin mengatakan rasionalisasi atau penyesuaian yang akan dilakukan Pemprov Kepri nilai cukup fantastis, yakni mencapi Rp 597 miliar.

“Saat ini, kami masih berkutat melakukan pembahasan rasionaliasi bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Bahkan kemarin dipimpin langsung Bapak Gubernur sampai tengah malam di Gedung Daerah,” ujar Naharudin menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (10/8) lalu di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Menurut Nahar, didalam penyesuaian tersebut juga termasuk hutang kepada pihak ketiga. Apalagi mengingat sudah banyak kegiatan yang sudah lelang dan dijalankan kegiatannya. Menyikapi hal itu, tentunya juga perlu dipikirkan, sehingga tidak terjadi wanprestasi. Masih kata Nahar, awalnya hanya melakukan penyesuaian disektor belanja langsung sekitar 30 persen dari Rp 1,4 trilun. Namun kegiatan sudah berjalan, tentu solusi terbaiknya adalah melakukan penyesuaian di sektor belanja tidak langsung.

Masih kata Nahar, pihaknya berharap proses rasionaliasi bisa dituntaskan dalam minggu ini . Disebutkannya, sekitar Rp 300 miliar lebih sudah masuk rasionaliasi. Artinya tinggal Rp 200 miliar lagi yang harus penyelesaiannya. “Mengenai efesiensi ini tentunya tergantung dari masing-masing SKPD. Politik ikat pinggang memang keputusan sulit yang harus kita lakukan, akan tetapi untuk kebaikan Kepri kedepannya,” papar Nahar.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri tersebut juga mengatakan, meskipun ada kegiatan yang sudah dilelang, tetapi belum dilaksanakan dan terpaksa bisa ditunda di Tahun Anggaran (TA) 2017 mendatang. Dengan persyaratan, bahwa pemenang tender tersebut akan tetap melaksanakan kegiatan yang sama pada tahun berikutnya.

“Masuk didalam daftar tunda namanya. Seperti itu metodanya. Karena kita juga belum bisa mengukur kekuatan APBD P kita. Keputusan sulit yang kita lakukan, tentunya untuk lebih baik kedepannya,” tutup Nahar. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar