Pengoperasian SWRO di Tanjungpinang Terkendala di Kementerian dan Pemprov

356
Pesona Indonesia
Teknologi penyulingan air laut menjadi air minum (SWRO) sudah mendekati tahap akhir pengerjaan. foto:yusnadi/batampos
Teknologi penyulingan air laut menjadi air minum (SWRO) sudah mendekati tahap akhir pengerjaan. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Operasi pengaliran hasil penyulingan air laut menjadi air minum (SWRO) di Tanjungpinang masih mampat. Kendati segala hal teknis sudah rampung, masih ada sejumlah ‘sumbatan’ yang memampatkan aliran itu ke rumah-rumah warga.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rudy Chua menengarai ada dua pampatan yang mesti dibongkar agar hasil penyulingan air ini dapat mengalir lancar.

“Hambatan ini ada yang dari kementerian dan ada pula yang dari pihak Pemerintah Provinsi Kepri. Ini yang menyebabkan SWRO tertunda pengoperasiannya,” kata Rudy, kemarin.

Dari sisi kementerian, kata Rudy, menyangkut belum diterakan dengan tegas mengenai pengelolaannya. Belum pula ada serah-terima yang dilakukan. Meliputi dokumen-dokumen pengelolaan, pelayanan, proyek dan revisi perjanjian kerja sama. Rudy menjelaskan, ketiga dokumen ini ini diperlukan agar manfaat SWRO dapat segera dirasakan masyarakat Tanjungpinang.

“Dengan belum adanya dokumen-dokumen tersebut membuat pembahasan hingga kini masih tergantung,” ungkapnya.

Begitu pula halnya dari Pemprov Kepri yang juga mengalami beberapa kendala. Yakni termasuk mengenai transisi dari almarhum gubernur sebelumnya kepada Gubernur Nurdin saat ini. Kemudian, sambung Rudy, hal ini berlanjut pada pembahasan persoalan penetapan tarif.

Hingga saat ini, prakiraan tarif masih berpaku pada perencaaan tarif awal. Yakni sebesar Rp 19.500 per liter kubik.

“Namun masih ada keraguan apakah tarif ini terlalu besar nilainya, atau justru terlalu kecil? Berhubung belum ada proyek sebesar ini yang telah dilakukan sehingga, tida ada data pembanding untuk melakukan penghitungan tarif yang bakal diberlakukan di Tanjungpinang,” kata Rudy.

Rudy menilai, kalau sampai tarif yang diberlakukan terlalu besar juga akan ada kebingungan mekanisme pengelolaan uangnya. Apalagi kalau kurang. Dari sini, kata dia, akan ada kekhawatiran penanggung biaya kekurangan ini. PDAM selaku pihak yang diwacanakan akan mengelola SWRO, dipastikan tidak dapat menannggung beban kelebihan biaya yang harus dikeluarkan.

Sedangkan Kementerian PU juga sudah mengaku tak bisa menanggung sesuai permintaan yang ada. Tetapi Rudy juga menjelaskan telah ada penawaran untuk menanggung biaya pengoperasian hanya selama dua minggu. Kendati memberikan penawaran ini, Kementerian PU tidak memberikan tanggapan resmi secara tertulis.
“Surat permohonan untuk dapat menanggung biaya operasional itu hanya dijawab secara lisan. Ini yang juga masih kami tunggu supaya kementerian bisa segera memberikan kepastian secara resmi, secara tertulis,” tegas Rudy.

Kunjungan Gubernur Nurdin ke instalasi SWRO beberapa waktu lalu memberi harapan besar ada kelanjutan dari proyek besar ini. Karena di mata Rudy, sebenarnya hanya selangkah lagi untuk selanjutnya mengalirkan SWRO ke rumah-rumah warga.

“Butuh political will dari gubernur dalam agar menjadi salah satu penggerak kelanjutan proyek air suling di Tanjungpinang,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar