Perda Penertiban Hewan Ternak di Lingga Tak Maksimal

1149
Pesona Indonesia
Ternak lembu warga yang dilepaskan begitu saja hingga berkeliaran di jalan. foto:hasbi/batampos
Ternak lembu warga yang dilepaskan begitu saja hingga berkeliaran di jalan. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Meski telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak di Lingga, hal tersebut belum menampakkan hasil. Ternak lembu warga masih berkeliaran dan merusak keindahan ibukota Kabupaten Lingga tanpa adanya sanksi yang jelas.

Pantauan dilapangan, sejumlah titik di Daik, ibukota Kabupaten Lingga, seperti di Kampung Darat, Tanda Hilir, Kampung Salak, dan, Sawah Indah, ternak lembu warga masih berkeliaran bebas. Begitu juga di desa-desa sekitar ibukota Kabupaten Lingga, masih banyak warga yang memiliki ternak tanpa kandang. Selain mengganggu ketertiban lingkungan karena kotoran lembu menumpuk di jalan, hal ini juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban jiwa.

Hal ini juga mendapat respon orang nomor satu di Kabupaten Lingga, Alias Wello. Melalui Asisten II, H Kasiman, bupati menginstruksikan agar jajaran pemerintah mulai dari kecamatan, kelurahan hingga tingkat desa membuat aturan terkait sanksi tegas pelanggaran yang dilakukan peternak.

“Kami miris, Kecamatan Lingga sebagai ibukota kabupaten justru banyak kotoran lembu berserakan di jalanan. Bahkan lembu yang berkeliaran di jalan itu sudah banyak menyebabkan kecelakaan yang menelan korban,” ungkap Kasiman dalam forum diskusi penertiban hewan ternak bersama masyarakat di aula kantor camat beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Kasiman, penertiban hewan ternak, lanjutnya, sudah terutang dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011. Pada pasal 3 ayat 2 menerangkan setiap hewan ternak yang mengganggu ketertiban lingkungan, merusak tanaman, bangunan dan sebagianya, harus mendapat sanksi.

Sebagai ibukota kabupaten, banyaknya ternak berkeliaran di Daik sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Sayangnya, meski penertiban maupun rapat bersama dilakukan, belum juga ada kesadaran peternak menertibkan peliharannya.

“Kita malu, beredar di media-media tentang ibukota Kabupaten Lingga yang berserakan dengan ternak sapi, bahkan kotoran ternak bertumpukan di jalan. Anggota saya tiap hari membersihkan kotoran lembu,” tambah Kasiman yang juga menjabat sebagai Plt Kadis PU tersebut.

Mewakili Bupati Lingga, dalam forum diskusi penertiban hewan ternak tersebut seluruh jajaran harus serius menangani persoalan ini. Sanksi tegas, katanya, harus dibuat, termasuk peran Satpol PP sebagai penegak Perda yang selama ini terkesan mengabaikan tanggung jawab tersebut.

Sementara itu, Syafri Sidek, Kades Musai yang juga hadir dalam forum pertiban mengaku pesimis dengan rapat yang telah beberapa kali digelar sejak bertahun-tahun lalu. Namun dilapangan, tidak ada satupun aksi maupun sanksi yang diberikan kepada peternak nakal.

“Kami berharap, rapat ini bukan main-main lagi. Karena sudah berkali-kali di gelar, namun tidak juga ada keputusannya. Lita harus keras, harus ada keputusan akhir untuk penegakan aturan ini,” tutupnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar