PT PPS Dilarang Mengangkat BMKT di Natuna

666
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Direktur pengawas PSDKP Halid Yusuf melakukan supervisi ke Natuna dan menggelar pertemuan dengan instansi pemerintah daerah termasuk Lanal Ranai, Kamis (11/8).

Supervisi tersebut menanggapi, rencana pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di Natuna oleh PT Paradigma Putera Sejahtera sejak beberapa bulan terahkir ternyata sudah tercium PSDKP.

Menurut Halid, PSDKP menerima surat dari lembaga swadaya masyarakat, bahwa adanya pengangkatan BMKT diperairan Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara, 11 mil dari pantai.

Hal ini, kata Halid, perlu ditegaskan supaya aktifitas tidak terjadi sebelum moratorium pemerintah tentang mengangkat BMKT dicabut.

“Sebenarnya PT Paradigma sudah kami tolak izinnya, tapi kok malah ke Natuna lagi,” ujar Halid saat rapat di Dinas Kelauatan dan Perikanan Natuna, Kamis (11/8).

Seperti diketahui, PT Paradigma mengantongi rekomendasi mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli untuk mengangkat muatan kapal tenggelam di Perairan Teluk Buton. Namun tidak mengantongi izin dari kementerian.

Namun dalam rapat tersebut pihak PT paradigma Putera Sejahtera membantah melakukan pengangkatan. Malah sebaliknya membantu mengawasi agar tidak dijarah.

Halid mengatakan, PSDKP meminta masyarakat dan pemerintah dapat memahami aturan terkait benda berharga muatan kapal tenggelam, agar sama-sama dan menjaga dan tidak melakukan pengambilan.

Sementara Danalan Ranai Kolonel Laut (P) Arif Badrudin mengatakan, ada oknum nakal dikawatirkan diam-diam menjarah BMKT tersebut. Karena sejumlah titik tidak diketahui.

“Adanya moratorium bukan tidak ada penjarahan dan pengangkatan BMKT, jadi perlu sosialisasi ke masyarakat,” kata Arif.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar