Realisasi Tax Amnesty Baru Rp 517 Miliar

838
Pesona Indonesia
Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Dadang Suwarna. Foto: pajak.go.id
Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Dadang Suwarna. Foto: pajak.go.id

batampos.co.id – ┬áRealisasi Tax Amnesty secara nasional masih jauh dari target. Hingga Kamis (11/8/2016) baru Rp 517,683 miliar. Sementara targetnya sebesar Rp 164 triliun.

“Namun intinya begini, harapan kami, masyarakat yang belum atau sudah punya NPWP memiliki kesempatan ikut Tax Amnesty,” kata Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Dadang Suwarna, usai menjadi pembicara dalam acara Gathering dan Halal bi Halal Kamar Dagang Indonesia (Batam) Amnesti Pajak untuk Kita dan Indonesia di Hotel Harris, Kamis (11/8/206).

Tax Amnesty, menurut Dadang, memiliki konsep layaknya Halal bi Halal. Baik pemerintah maupun wajib pajak saling memaafkan. Pemerintah akan membebaskan pajak untuk harta yang belum dilaporkan periode 2015 ke belakang.

Selain itu, pemerintah juga tidak akan melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan bukti permulaan atas pelaporan harta tersebut. Serta menghapus segala sanksi-sanksi atas harta tersebut. Baik itu sanksi administratif, sanksi bulanan penagihan, sanksi kenaikan, ataupun sanksi-sanksi lainnya. Semua sanksi itu dihapuskan DJP ketika sudah ada surat jawaban tentang Tax Amnesty.

“Tapi, setelah itu wajib pajak juga harus mencabut semua pernyataan hukum, keberatan, PK, atau banding. Lebih bayar dihibahkan untuk negara. Saldo rugi menjadi nol,” katanya.

Dadang mengatakan tax amnesty menuntut kejujuran wajib pajak. Wajib pajak wajib melaporkan semua harta kekayaan dan utang. “Tetapi bukan harta impian,” tuturnya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam, Arman Imran, mengatakan, para nasabah wajib pajak KPP Madya cenderung saling menunggu. Ketika sudah ada yang berhasil, mereka akan menyusul.

“Tapi baiknya, sambil menunggu itu, mereka menanyakan ke account officer, baru kemudian help desk. Kadang belum bertanya, mereka sudah keburu bilang sulit,” kata Amran.

Amran mengatakan, lampiran Tax Amnesty terbilang mudah. Asal, para wajib pajak berkomunikasi dengan petugas KPP.

“Kami sudah diperintahkan Pak Jokowi untuk membentangkan karpet merah kepada para wajib pajak, tidak mempersulit. Bahkan kalau ada yang merasa dipersulit, silakan lapor,” tambahnya.

Amran memperkirakan, pendaftaran tax amnesty akan membludak pada bulan September nanti. Terutama di akhir September nanti. Sebab, di bulan selanjutnya, tarif pajak akan bertambah.

Kondisi itu mempersulit petugas KPP. Sebab, petugas harus bekerja dalam tenggat waktu yang sempit. Pengisian lampiran menjadi rawan kesalahan.

“Kalau sampai salah kami, tahu-tahu sudah tanggal 1, (tarifnya) sudah 4 persen,” kata Arman lagi.

Arman akan menyiagakan 16 hingga 20 orang petugas di bulan September nanti. Ini untuk mengantisipasi penumpukan pendaftaran. Saat ini pun, kantor pajak menambah jam kerja di Hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

“Itu peraturan baru dari Menteri Keuangan yang berlaku per Agustus,” pungkasnya. (ceu/bp)

Respon Anda?

komentar