Pengesahan RPJMD Telat, Gubernur dan DPRD Kepri Terhindar Sanksi

864
Pesona Indonesia
 Gubernur Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood menerima catatan dari Fraksi PDIP mengenai Ranperda RPJMD, Senin (18/7). foto: ist
Gubernur Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood menerima catatan dari Fraksi PDIP mengenai Ranperda RPJMD, Senin (18/7). foto: ist

batampos.co.id – Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipastikan meleset dari tenggat yang ditetapkan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwasanya peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

“Memang seharusnya hari ini (kemarin, red) batas terakhir masuk ke Kemendagri,” kata Ketua Pansus Perda RPJMD Kepri, Taba Iskandar, Jumat (12/8).

Lantas, apa sanksi yang bisa dikenakan pada kepala daerah dan anggota DPRD yang gagal mengesahkan Ranperda RPJMD sesuai batas waktu yang ditetapkan? Merujuk Pasal 266 UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD yang paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Hanya saja, rupanya Nurdin dan sejumlah anggota legislatif dapat terhindarkan dari sanksi ini. Taba menjelaskan, beberapa waktu lalu Badan Pembentuk Ranperda (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepri sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Hasilnya, belum ada Peraturan Pemerintah turunan dari undang-undang itu. Lalu sampai sekarang, infonya di Kemendagri juga baru satu daerah yang meyetor RPJMD. Artinya, masih banyak daerah lain termasuk Kepri yang sedang dalam proses,” kata politisi asal Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Kepri, Alex Guspeneldi membenarkan bilamana belum adanya aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah turunan dari undang-undang tersebut dapat menghindarkan dari sanksi.

Hanya saja, kata dia, patut disayangkan memang pengesahan RPJMD ini sampai meleset dari tenggat yang sudah ditetapkan. “Rugi banyak kalau RPJMD ini tidak selesai tepat waktu,” kata Alex.

Rugi yang dimaksudkan Alex bukan sekadar tentang nilai ekonomi yang bisa saja diterapkan. Tapi lebih kepada tentang keterlambatan Pemprov Kepri dalam menggesa pembangunan. RPJMD, kata dia, adalah pegangan atau ancang-ancang sebuah pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pembangunan.

“Yang paling rugi adalah lambatnya pembangunan Kepri. Belum lagi, kerja-kerja yang lain juga bakal tergadai,” kata politisi asal Partai Amanat Nasional ini. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar