Menristek Disambut Demo Tolak Komersialisasi Pendidikan Tinggi

1124
Pesona Indonesia
TOLAK KOMERSIALISASI: Sejumlah mahasiswa Universitas Andalas (Unand) yang tergabung dalam Aliansi BEM Fakultas Hukum dan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM PK) Unand berunjuk rasa menolak komersialisasi perguruan tinggi di kampus Unand, kemarin--syawal/padang ekspres
TOLAK KOMERSIALISASI: Sejumlah mahasiswa Universitas Andalas (Unand) yang tergabung dalam Aliansi BEM Fakultas Hukum dan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM PK) Unand berunjuk rasa menolak komersialisasi perguruan tinggi di kampus Unand, kemarin. Foto: syawal/padang ekspres/jpg

batampos.co.id — Kedatangan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Natsir ke Universitas Andalas, kemarin (12/8) disambut unjuk rasa sejumlah mahasiswa Universitas Andalas (Unand). Mereka menuntut Menristek menolak komersialisasi perguruan tinggi.

Pantauan Padang Ekspres (Jawa Pos Group), puluhan mahasiswa sambil memegang spanduk yang salah satunya bertuliskan “ Rakyat Butuh Pendidikan Terjangkau dan Berkualitas ”sementara itu di dalam Convention Hall Menristek Muhammad Natsir memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa dan pihak kampus.

Semetara di luar Convention Hall terlihat mahasiswa yang ikut aksi menunggu kuliah umum selesai. Begitu kuliah umum usai, mahasiswa langsung menggelar aksi sembari membawa beberapa spanduk, salah satu isinya kecaman kepada Menristek Muhammad Natsir. Beberapa menit berorasi, tiba-tiba datang Pembantu Rektor III Unand membubarkan aksi tersebut.

Sementara Menristek sekeluar gedung langsung masuk ke dalam mobilnya diiringi para dosen Unand dan meninggalkan convention hall. Mahasiswa yang tadinya bersemangat hanya terpaku melihat sang Menteri meninggalkan kampus.

Koordinator aksi, Diki Rafiqa mengatakan, tujuan aksi untuk menyampaikan atau menyuarakan kepada Menteri bahwa Menteri belum menanggapi aksi mahasiswa sejak tahun 2012. Mahasiswa menyuarakan tentang komersialisasi pendidikan, liberalisasi pendidikan. Mahasiswa menilai di Indonesia pendidikan sudah diperjualbelikan dan bukan lagi sebuah tanggung jawab negara.

“Padahal dalam konstitusi sudah jelas diatur bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara,” katanya.

Dia menuturkan, persoalan pendidikan tinggi terus menjadi pembahasan berlanjut di lingkungan mahasiswa khususnya Unand. Persoalan pertama yaitu bidikmisi yang mengakomodir beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Mahasiswa baru yang telah lulus seleksi bidikmisi, secara mendadak Unand mengurangi kuota menjadi 450 orang.

Akibat pengurangan kuota tersebut, mahasiswa baru yang telah lulus seleksi tersebut, ditempatkan pada level tertinggi Uang Kuliah Tunggal (UKT) level 7. Persoalan yang kedua, hibah kompetitif yang dianggarkan pemerintah untuk perguruan tinggi menjadi kendala keuangan kampus. Karena jumlah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dianggarkan ke setiap kampus sesuai prestasinya.

“Seharusnya BOPTN dialokasikan merata bagi setiap perguruan tinggi untuk menunjang keuangannya, agar perguruan tinggi yang selama ini menerima BOPTN yang kecil, tidak sulit untuk mencari dana dan tidak melibat mahasiswa dalam menambah keuangan kampus,” katanya.

Kemudian kata dia, penerapan kembali jalur mandiri melalui Permenristekdikti No 2 Tahun 2015 yang diubah melalui Permenristekdikti No 45 Tahun 2015 yang menetapkan kuota 30 persen bagi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2013 awal pelaksanaan UKT jalur mandiri dihapuskan. Mahasiswa baru hanya dibagi melalui dua jalur yaitu SNMPTN 60 persen dan SBMPTN 40 persen. ”Secara sederhana penerapan kembali jalur mandiri mengurangi hak calon mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak mampu, karena melalui jalur mandiri memiliki biaya masuk yang mahal, padahal dalam konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, tambah dia, dari Aliansi BEM FH dan LAM&PK Unand peduli pendidikan menolak komersialisasi pendidikan tinggi yaitu kembalikan mahsiswa bidikmisi yang telah terdiskualifikasi mendapatkan bidik misi, hapuskan sitem hibah kompetitif dan hapuskan jalur mandiri. (jpg)

Respon Anda?

komentar