Wali Kota Jambi Sayangkan Ranperda BUMD Ditunda

922
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – DPRD Kota Jambi resmi menerbitkan 2 ranperda menjadi perda melalui rapat paripurna, kemarin (12/8) sore. Perda yang disahkan tersebut adalah perda penyelenggaraan pemukiman, perumahan dan pemukiman kumuh. Dan perda penataan dan pemberdayaan PKL.

Namun, ada 2 ranperda yang pembahasannya ditunda DPRD Kota Jambi, yaitu ranperda BUMD dan ranperda pendanaan pendidikan. Menurut Fuad Safari, Ketua Pansus 3 DPRD Kota Jambi, untuk sementara berdasarkan hasil keputusan bersama, ranperda BUMD ditunda.

Alasannya, karena pansus masih mempermasalahkan antara pembentukan holding company atau perusahaan daerah. Sehingga diputuskan untuk menunda pembahasan ranperda tersebut. ”Kita kembalikan ke eksekutif untuk mengkaji ulang ranperda tersebut,” ujarnya sepeti dikutip dari Jambi Independent (Jawa Pos Group), hari ini (13/8).

Selain itu, ranperda yang ditunda adalah ranperda penyelenggaraan pendidikan. Sabni Herawati dari PKB yang membacakan pengesahan perda menyatakan bahwa menurut pansus, ranperda pendanaan pendidikan tidak sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Jambi yang mengusung sekolah gratis. Sehingga ranperda tersebut ditunda. Alasan lainnya karena pihak eksekutif tidak menjelaskan secara transparansi, manfaat dari perda tersebut. ”Untuk itu ranperda tersebut kita tunda pembahasannya,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi SY Fasha menyayangkan ditundanya pengesahan 2 ranperda tersebut. Terutama untuk perda BUMD, karena menurutnya penerbitan perda BUMD sangat dibutuhkan saat ini. ”Kami sangat menyayangkan ditundanya pembahasan perda BUMD ini, karena kita saat ini sangat membutuhkan perda tersebut,” ujarnya.

Bahkan walikota menyebutkan, saat ini sudah ada 11 jenis usaha yang sedang menunggu penerbitan ranperda tersebut. Wali kota mengaku akan turun langsung menjelaskan kepada DPRD tentang holding company dan perusahaan daerah yang dibahas dalam ranperda.

Dirinya mencontohkan, program city gas yang jika sudah ada perda BUMD, maka akan bisa langsung dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi. Contoh lainnya, adanya investor yang ingin masuk ke Kota Jambi, namun terkait belum adanya BUMD, investor tersebut menunda investasinya di Kota Jambi.

”Saya akan turun langsung memberikan penjelasan, dan kami berharap perda ini bisa diterbitkan pada 2016 ini,” harapnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar