Hendak Digusur, Warga Kampung Damai Minta Perlindungan ke Lurah Sungai Jodoh

1315
Pesona Indonesia
Warga Kampung Damai Seijodoh. Foto: eggi/batampos.co.id
Warga Kampung Damai Seijodoh. Foto: eggi/batampos.co.id

batampos.co.id – Puluhan warga RT 01 RW 07 Kampung Damai mendatangi kantor Lurah Sungai Jodoh karena merasa resah setelah mendapatkan surat dari PT Nusa Bakti Tata Segara yang meminta warga untuk mengosongkan lahan yang mereka tempati.

Surat dari PT Nusa Bakti Tata Segara ini diberikan kepada seluruh warga melalui ketua RT mereka, Setia Budi.

“Rencananya mau digusur, tapi belum ada kesepakatan dari warga. Dia (Setia Budi) tiba-tiba memberikan surat yang menyatakan hari minggu lahan itu sudah harus dikosongkan,” ujar salah satu warga Kampung Damai, Charles, Senin (15/8/2016).

Charles melanjutkan jika dirinya bersama warga yang lainnya yang akan digusur berjumlah kurang lebih 50 KK. Selain itu, dalam surat itu juga warga mendapat uang paku (sagu hati) sebesar Rp 4.000.000.

“Warga datang kesini untuk meminta perlindungan atau pendapat lurah,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Lurah Sungai Jodoh Imam Tohari mengungkapkan kejadian ini berawal dari surat yang diterima warga melalui ketua RT mereka.

“Jadi, semalam pihak perusahaan mengantar surat kepada RT dan dibagikan ke warga. Isinya, arga menempati lahan milik PT Nusa Bakti Tata Segara segera mengosongkan lahan tersebut. Surat itu juga saya katakan illegal karena tidak ada kop suratnya,” ujar Imam.

Imam mengungkapkan jika pihak kelurahan sama sekali tidak mengetahui tentang surat penggusuran yang disebarkan kepada warga tersebut.

“Warga mendatangi kelurahan karena dalam surat itu tercantum tebusannya kepada lurah Sungai Jodoh. Tapi lurah Sungai Jodoh tidak mengetahui tentang adanya penggusuran yang akan dilakukan perusahaan itu,” lanjutnya.

Masih kata Imam, ia membenarkan jika lahan yang ditempati oleh warga tersebut merupakan lahan milik PT Nusa Bakti Tata Segara karena telah menunjukkan bukti kepemilikan kepada kelurahan.

“Dia resmi memiliki perusahaan itu, dan WTO-nya juga berlaku sampai 2029,” lanjut Imam.

Imam meminta kepada pihak perusahaan lebih baik menyelesaikan secara langsung sama warga terkait permasalahan lahan ini.

“Karena ini sudah memancing keresahan warga, saya menutup pintu ke lurah. Tapi kalau pihak perusahaan ke masyarakat silakan, karena telah menimbulkan keresahan warga,” pungkasnya. (eggi)

Respon Anda?

komentar