Pansus Mulai Siapkan Pansel Pengisian Kursi Wagubsu

1149
Pesona Indonesia
Ilustrasi Kursi panas Wagubsu. Foto: Dokumen jpnn
Ilustrasi Kursi panas Wagubsu. Foto: Dokumen jpnn

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) pengisian kursi wakil gubernur sumut (wagubsu) tetap berjalan dan bekerja sebagaimana mestinya meski mendapat ancaman bakal digugat oleh partai politik (Parpol) pengusung pasangan Gatot – Erry (Ganteng) pada Pilgubsu 2013 lalu.

Bahkan, pansus berencana membentuk sebuah panitia seleksi (Pansel) yang bertugas melakukan penjaringan terhadap dua nama cawagubsu yang diusulkan oleh parpol pengusung melalui Gubernur kepada pimpinan dewan.

“Pansel nya berisikan beberapa anggota dewan. Tugasnya memverifikasi nama yang diusulkan oleh parpol pengusung yang masih memiliki hak,” ujar Anggota Pansus, Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Senin (15/8).

Baskami mengungkapkan saat ini pansus sedang menyiapkan tata tertib (tatib) yang akan dipergunakan Pansel nantinya. “Mungkin masih ada satu kali rapat internal pansus, setelah itu draftnya akan disampaikan kepada pimpinan dewan untuk ditetapkan,”bilangnya.

Politisi PDIP itu juga mengingatkan kepada seluruh anggota pansus dan Pansel nantinya tidak berbuat macam-macam. Sebab, DPRD Sumut mendapat sorotan tajam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Janganlah main-main, jangan hanya karena uang Rp10-15 juta sampai berurusan dengan KPK,” cetus Baskami seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group), hari ini (16/8).

Ketua Pansus, Syah Afandin mengaku bahwa pihaknya tidak akan mengundang seluruh parpol pengusung untuk duduk bersama.

Dia menambahkan hasil konsultasi dan Fatwa yang dikeluarkan pihak Kemendagri hanya akan disampaikan secara tertulis kepada seluruh parpol pengusung khususnya parpol non seat. “Nanti kita surati, tidak ada kepentingan pansus untuk bertemu langsung kepada parpol pengusung,” urainya.

Kata dia, berdasarkan surat Mendagri hanya dua parpol yang berhak mengusulkan nama dari 5 parpol pengusung. “Saya tidak tahu apakah ada kesalahan penyebutan nama parpol pengusung didalam surat tertulis Mendagri, tapi itulah hasil konsultasi pansus yang dituangkan kedalam surat resmi. Yang mengeluarkan fatwa itu Mendagri, pansus tidak punya kepentingan apapun,” terang pria yang akrab disapa Ondim itu.

“Kalau parpol non seat mau menggugat, silahkan. Pansus tidak bisa mengalami, yang jelas Mendagri menyebut bahwa yang memiliki hak mengusulkan nama itu hanya PKS dan Hanura karena sama-sama masih memiliki kursi di DPRD. kalau mau digugat itu Mendagri,”tambah adik Kandung Syamsul Arifin itu.

Sebelumnya, Ketua PPN Sumut, Edison Sianturi mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih berkomunikasi dengan parpol pengusung lain sebelum menentukan langkah hukum.”Tapi, kami juga menunggu undangan resmi untuk pertemuan dengan pansus. Informasinya seperti itu, tinggal menunggu undangan saja,” terang Edison.(jpg)

Respon Anda?

komentar