Penghapusan Jatah Minyak Anggota Dewan Medan Tuai Protes

1017
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota Medan enggan berpolemik lebih jauh soal penghapusan jatah minyak anggota DPRD Medan oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Utara (BPK Sumut).

Hal itu dikatakan Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Setdako Medan, Agus Suriyono, saat disinggung wartawan terkait polemik dimaksud. “Sudahlah jangan lagi saya yang berkomentar. Langsung ke Inspektorat saja ditanya mengenai temuan (BPK) itu,” ujarnya seperti diberitakan sumutposĀ (Jawa Pos Group), hari ini (16/8).

Agus mengatakan Pemko Medan tidak bermaksud menghapus anggaran bahan bakar minyak (BBM) para legislator tersebut. Hal itu semata-mata hanya karena rekomendasi BPK perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Medan, Tahun Anggaran 2015-2016.

“Itu anjuran BPK kepada pemko. Bagaimana selanjutnya hasil temuan itu bisa terjadi, ditanyakan saja ke Inspektorat,” katanya.

Dia juga enggan menanggapi keinginan anggota DPRD Medan untuk mengembalikan mobil dinas karena penghapusan jatah minyak ini. “Sudahlah jangan lagi itu disinggung. Nanti saya diserang lagi, dibilang copot kabag aset, copot kabag aset,” bilang Agus.

Rekomendasi BPK agar pimpinan dan anggota DPRD Medan mengembalikan uang minyak kendaraan dinas ini dipertanyakan. Sebab kebijakan serupa juga dilakukan di beberapa daerah, namun tidak ada rekomendasi pengembalian.

“Pemeriksaan BPK kok beda-beda. Di Medan lain, di Palembang, Malang dan Surabaya juga ada kok (uang minyak),” kata anggota DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu.

Keanehan lainya, terkait surat yang dikirimkan Sekretris Daerah Kota Medan kepada DPRD Medan. Masing-masing pimpinan DPRD Medan diperintahkan mengembalikan Rp 2.688.000 dan masing-masing anggota mengembalikan sebesar Rp 1.680.000 untuk TA. 2015. Tidak ada disebutkan rincian nilai yang dikembalikan, apakah total atau hitungan setiap bulan.

“Kalau cuma sebesar itu (Rp1.680.000), berarti per bulannya 140 ribu (rupiah). Berarti sisa kelebihan bayar. Bukan larangan,” kata politisi Golkar itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Medan Alida, tidak mau memberi tanggapan mengenai surat sekda kepada anggota dewan. “Saya bukan KPA (kuasa pengguna anggaran) nya. Saya tidak mengetahui itu,” katanya ketika ditanya apakah nilai yang tercantum merupakan total untuk 2015 atau rincian per bulan selama 2015.

Staf bagian Aset dan Perlengkapan DPRD Medan Sabirin, yang selama ini bertugas membagikan kupon pembelian BBM untuk pimpinan dan anggota dewan, juga mengaku tidak mau berspekulasi mengenai makna surat. Namun dia mengatakan setiap bulan memberikan kupon senilai Rp 2.688.000 untuk pimpinan dewan, dan Rp 1.680.000 untuk anggota dewan. “Iya, sebesar itu setiap bulan,” sebut dia.

Diketahui, dari informasi yang dihimpun Sumut Pos, biasanya setiap anggota dewan mendapat jatah BBM sebanyak 130 liter jenis pertamax setiap bulan dalam bentuk kupon (voucher). Sedangkan pimpinan mendapat 260 liter.

Sebagaimana diberitakan, BPK memerintahkan pimpinan dan anggota DPRD Medan mengembalikan uang minyak yang sudah dipakai sepanjang 2015.

Surat Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, No. 700/7600 tertanggal 26 Juli 2016 yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota dewan menyebutkan, pemberian BBM dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan, Pasal 46 ayat (4) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang dan Aset Milik Daerah, Permendagri 17/2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang dan Aset Milik Daerah dan Permendagri 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda.

Dalam surat disebutkan, pimpinan dewan mengembalikan Rp2.688.000 dan anggota dewan sebesar Rp1.680.000. Uang disetor langsung ke rekening bank yang ditunjuk Pemko Medan.

Sementara itu, Inspektur Pemko Medan Farid Wajedi yang berulang kali coba dimintai keterangan belum berhasil dikonfirmasi. Farid tampak enggan mengangkat sambungan telepon dan membalas pesan singkat dari wartawan. Pun begitu saat ingin dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, ia tidak berada di kantor. “Bapak sedang ada kegiatan di luar kantor,” ucap seorang staf Inspektorat Pemko Medan. (jpg)

Respon Anda?

komentar