Rakorda Kependudukan demi Masa Depan

134
Pesona Indonesia
Rakorda menjalin kerjasama dengan semua stake holder, sipil, polisi maupun militer sekaligus membangun kesepahaman pemikiran dan tujuan. foto: humas bkkbn kepri
Rakorda menjalin kerjasama dengan semua stake holder, sipil, polisi maupun militer sekaligus membangun kesepahaman pemikiran dan tujuan.
foto: humas bkkbn kepri

batampos.co.id – Dalam hal pembangunan bidang pengendalian penduduk dan KB, rancangan  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 lebih mengarah kepada prioritas nasional KB dan kespro yang fokus pada 5 prioritas, yaitu 1) pelayanan KB, 2) advokasi dan KIE KKBPK, 3) pembinaan remaja, 4) pembangunan keluarga, dan 5) regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Surya Chandra Surapaty dalam pidato yang dibacakan oleh Inspektur Utama Mieke Selfia Sangian pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 14-15 Agustus 2016. Rakorda ini ditaja oleh perwakilan BKKBN Kepri yang dilaksanakan di Hotel Aston, Tanjungpinang.

Kelima prioritas nasional tersebut harus dapat kita kembangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat.

Surya berharap Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga dapat memasukkan isu-isu pengendalian penduduk dan KB ke dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017.

BKKBN sendiri adalah salah satu kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan mandat untuk turut mewujudkan Nawa Cita, khususnya Cita ke-3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”, Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, serta Cita ke-8 “melakukan revolusi karakter bangsa”.

Dalam Strategi Pembangunan (Dimensi Pembangunan) BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia (Dimensi Pembangunan Kesehatan dan Mental/Karakter).

Pada kesempatan terpisah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plt  Sekda Pemprov Kepri, Reni Yusneli,  mengatakan perlu komitmen yang kuat dari semua pihak terkait agar dapat menekan angka laju pertumbuhan penduduk, serta penurunan angka kelahiran.

“Perlu perubahan komposisi penduduk dan struktur keluarga menuju kearah penduduk tumbuh seimbang,” ujar Gubernur.

Provinsi Kepri merupakan daerah Kepulauan dimana penduduknya tersebar di pulau-pulau. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kepri mencapai 1,973 juta jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk kepri sekitar 186 jiwa perkilometer persegi.

60 persen penduduk Kepri  tinggal di Kota Batam. Dengan pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepri 3,16 persen, Kepri merupakan salah satu Provinsi yang memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia

Nurdin menambahkan keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB dapat lebih mempermudah dalam mencapai  tujuan-tujuan pembangunan lainnya dibidang  pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, politik, ekologi dan lain sebagainya.

“Jika semua memiliki komitmen yang kuat, saya yakin target yang ditetapkan  dapat tercapai,” tegas Nurdin.

Ia sepakat guna mencapai prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satu fokus yang harus dilaksanakan adalah keserasian kebijakan kependudukan dan program KB dengan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SE Mendagri No. 120/253/SJ Tahun 2015, terdapat 4 sub urusan yang menjadi urusan wajib yang bersifat konkuren, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan pengalihan pegawai negeri sipil daerah kabupaten / kota yang menduduki jabatan fungsional penyuluh KB dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) menjadi pegawai negeri sipil BKKBN Nasional menurut peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 6 tahun 2016 tanggal 24 maret 2016

Pemetaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB merupakan tahapan yang sangat strategis untuk menentukan rancang bangun kelembagaan kabupaten/ kota, perencanaan dan penganggaran. (ptt)

Respon Anda?

komentar