Sertakan Modal Rp 1 Miliar di RAL, Pemko Tanjungpinang Tekor

906
Pesona Indonesia
Pesawat Riau Airlines saat masih beroperasi. Maskapai ini dinyatakan pailit dan investasi kabupaten kota di Kepri dan Riau di maskapai ini pun merugi. Foto: wikipedia.org
Pesawat Riau Airlines saat masih beroperasi. Maskapai ini dinyatakan pailit dan investasi kabupaten kota di Kepri dan Riau di maskapai ini pun merugi. Foto: wikipedia.org

batampos.co.id – Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang terus menyusut. Selain belum mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari Pemporov Kepri, dana Rp 1 miliar yang diinvestasikan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Riau Airlines (RAL) juga menguap begitu saja. Maskapai yang pernah melayani penerbangan Pekanbaru-Tanjungpinang-Natuna pergi pulang ini dinyatakan pailit.

Status Pailit RAL itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 622.K/Pdt.Sus.2012 tertanggal 28 Januari 2013 yang jadi puncak kehilangan uang milik Pemko Tanjungpinang. Majelis kasasi menyatakan penolakan kasasi PT RAL dan dinyatakan pailit.

“Ya bagaimana lagi, namanya juga bisnis. Pasti ada risikonya,” kata Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Senin (15/8/2016).

Hanya saja Lis enggan bila disebutkan modal yang ditanamkan sejak beberapa waktu lalu itu tidak menghasilkan. Seperhitungan Lis, ketika maskpai RAL masih rutin beroperasi, masih ada sejumlah bagi laba tiap tahun yang diterima.

Lis pun mengaku tidak meratapi kehilangan uang Pemko itu. Lantaran ini bisa jadi pelajaran bagi Pemko Tanjungpinang ketika hendak menanamkan modal pada BUMD.

“Pelajarannya atau hikmahnya pasti ada. Ke depannya, perlu dihitungkan lebih matang mengenai peluang menguntungkan sebelum menyertakan modal. Kalau perlu dilengkapi dengan riset terlebih dahulu,” ungkapnya.

Keputusan Mahkamah Agung juga membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 direvisi. PT RAL dicoret dari senarai daftar BUMD yang jadi tempat Pemko Tanjungpinang menanamkan modalnya.

“Dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut PT RAL yang terdapat pada Perda Perubahan ini akan dicabut,” terang Ketua Panitia Khusus Perda Perubahan DPRD Kota Tanjungpinang, Reni.

Politisi perempuan dari Partai Hanura ini menambahkan, seluruh anggota Pansus Perda Perubahan tentang Penyertaan modal telah menyepakati hal tersebut. Tetapi, bukan berarti segala yang berkenaan dengan PT RAL selesai begitu saja.

Frkasi Hanura, tempat Reni bekerja, menyarankan kepada Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar segera dapat menindaklanjuti perkara ini. “Karena penyertaan modal ke PT RAL ini sudah masuk catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ini penting agar tidak menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan RI di tahun berikutnya,” pungkas Reni. (muf)

Respon Anda?

komentar