Tekan Angka Kemiskinan, Dewan Minta Nilai Tambah Petani Ditingkatkan

810
Pesona Indonesia
Petani sedang memupuk di sawah di Seluma, Bengkulu. Foto: Bengkulu Ekpress/jpg
Ilustrasi Petani sedang memupuk di sawah. Foto: Bengkulu Ekpress/jpg

batampos.co.id – Provinsi Lampung saat ini sedang mengejar peningkatan perekonomian untuk menekan angka kemiskinan.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto, ada beberapa cara yang memang harus dilakukan pemerintah untuk menekan hal tersebut.

Yang paling utama adalah bagaimana, seluruh petani di Lampung membuat program yang bisa memiliki nilai tambah sehingga pendapatan dan daya belinya juga bisa meningkat.

Dia mengatakan, yang selama ini terjadi adalah hasil tani dan ternak ketika dikirim ke luar daerah dalam bentuk mentah. ”Bagaimana membuat kebijakan perlindungan tani dan ternak. Misalnya, jika natinya akan dikirim ke luar daerah bisa dengan bahan setengah jadi atau bahkan bahan jadi,” ujarnya seperti diberitakan Radar Lampung (Jawa Pos Group), hari ini (16/8).

Contohnya, lanjut dia, dalam hal pengiriman daging yang bisa diolah dengan membuat abon.Kemudian untuk petani padi bisa dengan membuka penggilingan padi sendiri sehingga bekatulnya bisa dijadikan penghasilan tambahan untuk pakan ternak.

”Saya kira memang masih banyak cara. Cuma memang belum terimplementasi saja di lapangan,” nilainya.

Dia yakin, jika hal ini berjalan, bisa menekan angka kemiskinan yang di Lampung. Sebab lebih dari 60 persen penduduk Lampung menggantungkan hidupnya dengan bertani. Kemudian, hal lain yang menurutnya bisa dilakukan adalah sarana pendukung infrastruktur pertanian. Yang saat ini memang dianggapnya masih belum cukup memadai.

”Seperti persoalan pengairan yang ada, untuk tetap terus dikembangkan dan dikebut. Karena sektor pertanian tidak terlepas dari kebutuhan air dan akses infrastruktur,” kata dia.

Diketahui, pada Maret 2016, angka kemiskinan mencapai 14,29 persen yang dibanding kondisi semester sebelumnya 13,53 persen mengalami kenaikan 0,76 persen atau bertambah 68,9 ribu jiwa.

Kondisi ini menyebabkan Lampung kembali menjadi provinsi termiskin ketiga di Sumatera setelah sempat meningkat di nomor 4 termiskin mengungguli Sumatera Selatan.

Dengan alasan itu, salah satu senator asal Lampung Andi Surya menggelar forum group discussion (FGD) di ruang rapat rektorat Umitra bersama pemprov serta perwakilan pengusaha dan bisnis.

Anggota DPD RI ini mengatakan, harus ada solusi yang dilakukan. Di mana saat ini terjadi ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan yang ada.

’’Diperlukan solusi atau terobosan dalam meningkatkan pertumbuhan di Lampung dalam rangka refleksi kemerdekaan ke-71 tahun RI. Apakah iya kita sudah merdeka?” tanyanya.

Dijelaskan Andi, perlu adaya sinergi dan upaya yang kuat didalam penanggulangan angka kemiskinan. Di mana, ada dua lembaga yang ada di pemerintahan yakni Tim Pengedalian Inflasi Daerah (TPID), dan memaksimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

”Harusnya bisa menjadi radar yang bisa memberikan saran kepada pemerintah atau kepala daerah agar pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tepat sasaran,” kata dia.(jpg)

Respon Anda?

komentar