DPRD Lingga segera Bahas Perampingan SOTK Pemkab

628
Pesona Indonesia
Riono
Riyono

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lingga, Riyono mengatakan, usulan rancangan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) telah diterima dari eksekutif. Rencananya dari 43 satuan kerja (satker) SKPD, akan dirampingkan menjadi 36 satker.

Ia mengatakan, secepatnya usulan ini akan segera dibahas oleh pansus yang telah dibentuk. Pembahasan SOTK sendiri terang Riyono, akan disesuaikan dengan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sudah kami terima dan akan segera di bahas. Pansusnya juga sudah kami bentuk, dipimpin oleh Drs Agus Marli dari Fraksi Golkar,” ungkap Riyono belum lama ini.

Menurutnya, perubahan SOTK Pemerintah Kabupaten Lingga tersebut sesuai dengan instruksi Mendagri yang mengharapkan adanya perampingan di tubuh pemerintah daerah.

“Intinya Mendagri mengaharapkan daerah melakukan efesiensi belanja pegawai, agar belanja pembangunan pada APBD bisa lebih besar. Gambaran umum kami, dari 43 satuan kerja (satker) di Pemkab Lingga akan dirampingkan menjadi 36 satker atau SKPD. Namun untuk finalisasi keputusannya, pansus yang lebih tau nantinya,” ungkap politikus dari partai Nasdem tersebut.

Rancangan SOTK yang baru kata Riyono, akan menjadi acuan dalam pembahasan RAPBD 2017 mendatang. Mengenai perampingan 7 SKPD yang bakal hilang tersebut, Riyono mengatakan pansus yang lebih tau.

Diperkirakan Dinas Pendidikan akan berdiri sendiri, sedangkan bidang pemuda dan olahraga, akan menjadi Dispora.

Selain itu, lanjutnya, Dinas Pertanian juga akan berdiri sendiri dan kehutanan akan kembali ke provinsi. Sedangkan pertambangan masih ada kemungkinan bertahan karena harus menaungi potensi panas bumi yang dimiliki Lingga.

“Kehutanan akan kembali ke provinsi, alasannya karena kita tidak punya hutan raya. Jadi Dinas Pertanian akan berdiri sendiri,” ungkapnya.

Beberapa perubayan lain dalam SOTK baru Pemkab Lingga, disebut Riono, kemungkinan kedepan hanya ada Dinas dan Badan. Sedangkan untuk Kantor ditiadakan, seperti Kantor Perpustakaan dan Arsip.

“Intinya di sesuaikan dengan aplikasi yang di keluarkan Mendagri pada 19 Agustus mendatang. Seperti Satpol PP, bisa saja menjadi Dinas,” terangnya. (mhb)

Respon Anda?

komentar