Tambah Utang Lagi, Indonesia Sudah Merdeka?

669
Pesona Indonesia
Aksi penolakan utang. Foto: istimewa
Aksi penolakan utang. Foto: istimewa

batampos.co.id -Hari ini, 17 Agutus 2016 tepat 71 tahun Indonesia merdeka. Perayaan kemerdekaan itu pun digelar di seluruh Indonesia dan di berbagai level hingga ke tingkat RT-RW.

Namun ada satu yang miris, defisit anggaran negara diprediksi yang terus berlanjut hingga tahun depan, membuat pemerintah kembalki mengajukan utang laur negeri. Inikah yang namanya merdeka?

Ya, defisit APBN 2017 memang diprediksi mencapai Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Target defisit anggaran tersebut naik sebesar Rp 36,1 triliun dibandingkan pada APBN-P 2016 yang hanya mencapai Rp 296,7 triliun.

Terkait hal itu, pemerintah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belana Negara (RAPBN) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.070,5 triliun atau lebih rendah dari APBN-P 2016 sebesar Rp 2.082,9 triliun.

Adapun anggaran belanja tahun anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp 1.737,6 triliun (APBN-P 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun), yang terdiri dari penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 240,4 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan dengan meningkatnya defisit di tahun 2017, maka pemerintah juga akan menaikkan pembiayaan utang negara dari Rp 371,6 triliun pada APBN-P 2016 menjadi Rp 389 triliun.

“Defisit anggaran Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB. Defisit tersebut harus dibiayai, maka pemerintah akan menarik pinjaman sebesar Rp 389 triliun,” kata Darmin di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menambahkan, untuk melakukan pembiayaan defisit melalui utang, maka pihaknya akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat kebijakan tersebut menjadi lebih dalam.

Menurutnya, semakin maju suatu negara, maka harus memiliki kemampuan dari finansial institusinya, diversifikasi instrumen dan volume transaksi. Tujuannya agar negara tersebut mampu mendanai kebutuhan ataupun ekspansi lembaga-lembaga di dalamnya.

“Finansial sektor di Indonesia baik volume transaksi atau diversifikasi instrumen itu yang selalu kami koordinasikan dan sinkronkan agar kita semua bisa membuat finansial sektor baik itu perbankan atau finansial institution. Agar makin lama maka stabil dan jadi sumber penerimaan utama,” imbuh Sri di tempat yang sama.

Selasa (17/8/2016), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan RUU APBN 2017 dalam rapat paripurna DPR, Selasa (16/8). Presiden menjelaskan, dari Rp 1.737,6 triliun anggaran belanja dalam RAPBN 2017 ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 760 triliun.

Secara umum, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Kemudian membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas, mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Serta menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah, dan rasio utang terhadap PDB dalam batasaman dan terkendali.

Presiden Jokowi menegaskan, RAPBN tahun 2017 disusun dengan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Adapun kebijakan strategis dalam RAPBN 2017 adalah penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian. Di sisi penerimaan perpajakan, menurut Presiden, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016.

“Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang,” kata Presiden.

Selanjutnya, pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

Sementara itu, di sisi belanja negara, menurut Presiden Jokowi, kebijakan strategis yang dirumuskan antara lain, pertama meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah. “Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru,” tegas Presiden.

Kedua, meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional,serta perbaikan program Beras untuk Keluarga Sejahtera.

“Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima,” ungkap Presiden.

Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Kelima, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. “Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat,” jelas Presiden.

Keenam, lanjut Presiden, mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. “Kita akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba,pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme.  Kita juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur Kekuatan Pokok Minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional,” papar Presiden Jokowi

Presiden berharap pembahasan RUU tentang APBN serta Nota Keuangan Tahun 2017 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. ”Saya berkeyakinan dengan kepercayaan dan dukungan rakyat, pemerintah dapat bekerja lebih baik, bekerja lebih efektif dalam mencapai kemajuan bersama,” pungkasnya.  (gun/did/dna/jpgrup)

Respon Anda?

komentar