Obral Remisi di HUT RI, Gayus Juga Dapat

1650
Pesona Indonesia
Gayus Tambunan. Sumber Foto: okezone
Gayus Tambunan. Sumber Foto: okezone

batampos.co.id – Pemerintah kembali obral remisi terhadap narapidana korupsi. Kasus Gayus Tambunan menjadi contohnya. Kemarin (17/8), koruptor kasus pajak itu tetap menerima remisi, meskipun beberapa waktu lalu menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran.

Gayus merupakan satu dari 428 narapidana korupsi se-Indonesia yang mendapatkan remisi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 RI. Kadiv Pemasyarakatan Jawa Barat Agus Toyib mengatakan, Gayus berhak mendapatkan remisi karena tak terkena pengetatan peraturan pemerintah (PP) No. 99 / 2012.

Mengenai pelanggaran yang pernah dibuat Gayus dengan makan di luar lapas tanpa izin, Agus mengatakan sanksi tersebut sudah dijatuhkan. Yakni dengan memindahkan penahanan Gayus dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Gunung Sindur.

’’Ketika itu yang salah kan juga petugasnya. Kalau petugas pengawalnya tidak menuruti keinginan Gayus kan tidak terjadi,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Gayus pernah makan di restoran bersama dua perempuan. Padahal ketika Gayus hanya izin untuk mengikuti sidang perceraiannya. Saat itu, Kementerian Hukum dan HAM menyebut apa yang dilakukan Gayus merupakan sebuah pelanggaran.

Nah, salah satu syarat untuk menerima remisi ialah napi bersangkutan tak melanggar aturan yang ada di dalam lapas.

Terkait hal ini, Agus menyebut pelanggaran Gayus itu sudah berlangsung setahun lalu. ’’Jadi tahun ini dia tetap berhak mendapatkan remisi,’’ ujarnya.

Remisi yang diterima Gayus dalam perayaan HUT RI kemarin tak tanggung-tanggung, yakni pemotongan masa penahanan selama enam bulan. Termasuk kategori remisi tertinggi HUT RI.

Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengaku heran dengan diberikannya remisi kepada Gayus. “Narapidana bandel kok dapat remisi,’’ ujarnya. Pemberian potosan masa tahanan itu sangat janggal, karena Gayus bukanlah napi yang mentaati aturan.

Menurut dia, salah satu syarat mendapat remisi adalah narapidana harus berkelakukan baik.

Jika dia tidak berkelakukan baik dan melanggar aturan. Maka, seharusnya yang bersangkutan tidak mendapatkan remisi.  Mantan pegawai pajak itu pernah kedapatan makan di luar lapas. Tindakan itu jelas melanggar aturan.

Emerson mendesak Kemenkumham mengusut pemberian remisi terhadap Gayus. Melihat reputasinya yang pernah melakukan suap terhadap penegak hukum, tidak menutup kemungkinan Gayus melakukan suap untuk mendapatkan potongan masa tahanan.

“Kejanggalan itu yang perlu diusut,” terangnya. Selama ini Gayus selalu menggunakan uang untuk bisa leluasa keluar masuk penjara.

Dia menyatakan, perlu dibentuk tim investigasi untuk menelusuri di balik pemberian remisi. Jika ditemukan pelanggaran di dalamnya, maka pemerintah harus bertindak tegas. Pejabat yang terlibat harus diberi sanksi. Seharusnya remisi diberi kepada narapidana yang mentaati aturan dan yang memang layak mendapatkannya.

Dalam perayaan HUT ke–71 RI kemarin, Kemenkum HAM memberikan remisi terhadap 82.015 napi. Rinciannya, sebanyak 3.528 napi mendapatkan remisi umum II. Remisi itu membuat mereka langsung bebas dari lapas. Sementara sebanyak 78.487 napi lainnya menerima pengurangan hukuman atau remisi umum I. Besaran pemberiannya antara 1 bulan – 6 bulan.

Penerima remisi terbanyak berasal dari wilayah Jawa Barat yaitu sebanyak 9.354 napi, disusul Sumatera Utara sebanyak 8.191 napi dan Jawa Timur sebanyak 7.328 napi. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar