Remisi untuk Pelaku Korupsi Diobral, Ini Reaksi KPK

1320
Pesona Indonesia
Ketua KPK Agus Raharjo (tengah). Foto: jpnn.com
Ketua KPK Agus Raharjo (tengah). Foto: jpnn.com

batampos.co.id – KPK mengambil sikap tetap menolak revisi PP 99 / 2012 yang salah satunya mengatur pengetatan remisi. Apalagi jika orientasinya mengobral remisi untuk para koruptor.

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan sudah mengirimkan surat keberatan atas revisi PP dengan memberikan surat ke Kementerian Hukum dan HAM plus ditembuskan ke Presiden.

’’Suratnya sudah kami kirim kemarin (Selasa 16/8/2016),’’ ujar Agus usai memimpin upacara di Gedung KPK, Rabu (17/8/2016).

Menurut Agus, ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah jika ingin merevisi PP 99. ’’Kami menolak dengan dihilangkannya ketentuan justice collaborator (JC) untuk kemudahan mendapatkan remisi,’’ terangnya.

Agus mengatakan napi koruptor harus mendapatkan pemberatan hukuman sebagai efek jera. Menurut dia sampai saat ini hal yang bisa menjadi efek jera bagi koruptor.

’’Kita ini belum bisa memberikan efek jera kok malah dikurangi hukumannya,’’ tegas pejabat asal Magetan – Jawa Timur itu.

Sebagaimana diketahui, saat ini Kemenkum HAM tengah menyiapkan revisi PP 99. Salah satu poin dalam revisi itu ialah penghilangan syarat sebagai JC untuk napi kasus extra ordinary crime, termasuk terorisme, narkoba dan korupsi. Jika PP 99 itu revisi, otomatis koruptor tak perlu menjadi JC sudah pasti akan mendapatkan kortingan hukum, sama seperti yang terjadi pada Gayus Tambunan.

Berbagai alasan disampaikan Kemenkum HAM untuk revisi PP itu. Salah satunya alasan revisi PP bisa mengurangi beban lapas yang mulai over kapasitas dengan napi kasus pengguna narkoba.

PP 99 juga dianggap tak progresif dalam memperberat hukuman koruptor. Sebab dalam PP 99, ketika napi mendapatkan status JC, maka dia langsung mendapatkan remisi. Kemenkum HAM mengindikasikan status JC itu banyak dimainkan.

Mereka juga menyebut PP yang lama, 32 / 1999 lebih baik karena napi koruptor baru bisa mendapatkan remisi setelah menjalani 1/3 dari masa pemidanaan.

’’Kalau PP 99 itu bisa langsung dapat remisi asal berstatus JC,’’ ujar Kasubdit Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Akbar Hadi Prabowo. (gun/lum/jpnn)

Respon Anda?

komentar