Bentrok di Sari Rejo: Komanda Lanud Soewondo Akhirnya Minta Maaf

568
Pesona Indonesia
Warga Sari Rejo Medan bentrok dengan aparat TNI AU, dalam aksi demo di jalan SMA 2 Medan, Senin (15/8/2016). Dalam insiden ini, 8 warga ditembak, dua wartawan mengalami cedera. Foto: Sumutpos/jpg
Warga Sari Rejo Medan bentrok dengan aparat TNI AU, dalam aksi demo di jalan SMA 2 Medan, Senin (15/8/2016). Dalam insiden ini, 8 warga ditembak, dua wartawan mengalami cedera. Foto: Sumutpos/jpg

batampos.co.id – Komandan Lanud Soewondo, Kolonel Penerbang (Pnb) Arifin Syahrir, mengatakan pada intinya TNI AU sangat menyesali kejadian tersebut. Dia mengaku pihaknya tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti, melukai bahkan menakuti rakyat.

“Tadi saya sudah jelaskan semuanya, termasuk tuntutan rekan-rekan media. Kami menyampaikan permonohan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan rekan media yang terluka saat meliput, serta belum sempat menengok semua yang terluka saya mohon maaf,” katanya seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group) hari ini (19/8).

Mabes TNI, sebut Arifin, pada hari ini akan mengirimkan tim investigasi sebagai bukti keseriusan pihaknya atas konflik tersebut. “Jadi besok (hari ini, Red) Mabes akan kirimkan tim investigasi, mereka datang ke lokasi apapun bentuk yang terjadi dan tidak ada ditutup-tutupi.

Dan mereka akan menindaklanjuti semua. Buat masyarakat dan rekan-rekan media yang menjadi korban, saya dan Pak Wali Kota Medan sudah sepakat akan memberikan bantuan. Bantuan ini sebagai bentuk perhatian kami atas terjadinya insiden kemarin,” paparnya.

Arifin menyebut insiden serupa tak akan terulang ke depan. Ia juga sudah mengumpulkan seluruh jajaran paskabentrokan terjadi, Senin (15/8) kemarin. “Oh tidak tidak tidak. Saya yakin ini tidak terjadi lagi. Saya sudah sampaikan kepada semua anak buah bahwa paskakejadian mengumpulkan baik Dan Wing, Pangkosek maupun kami, sudah dikonsolidasikan ke dalam dan kita hal ini tidak terjadi,” janji dia.

Menurutnya selama ini TNI hidup berdampingan dengan masyarakat. “Kita hidup bersebelahan, bertetangga. Jadi tidak mungkinlah kami mau ribut-ribut. Sama sekali tidak ingin, tidak. Mohon disadari tugas kami hanya menjaga aset, dan aset itu dipertanggungjawabkan kepada kami. Itu saja masalahnya,” kata Arifin.

Lantas bagaimana soal peralatan jurnalis yang dirampas dan segala kerusakan yang terjadi saat bentrokan? “Saya juga tadi sudah sampaikan permohonan maaf, kami sudah temukan beberapa item dan kembalikan ke teman-teman media. Dan yang belum kami temukan, karena hal itu belum ditemukan. Tapi saya sendiri sudah bentuk tim untuk mencari semua, baik kereta (sepeda motor, Red), handphone semua akan kita kembalikan. Udah ya sekali lagi saya buru-buru ini, karena harus bertemu dengan Komnas HAM dan minta maaf secara khusus kepada teman-teman media,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Logistik Danlanud Soewondo Letkol Hadis, menyangkan keputusan MA yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Sebab dalam keputusan tersebut, masyarakat hanya memiliki lahan sebanyak 5,6 hektar, bukan yang selama ini diklaim sebanyak 260 hektar.

“Kenapa keputusan MA ini tidak disosialisasikan? Akhirnya permasalahan ini terus berlanjut,” jelasnya.

Dia mengapresiasi pertemuan tersebut sebagai upaya colling down saat ini. Akan tetapi, menurut pihaknya, bukan berarti dengan pertemuan dimaksud dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi.

“Saya bawa ini salinan MA-nya. Siapa-siapa yang menggugat, termasuk apa hasil keputusannya. Kemudian ukuran tanah yang mereka gugat berapa. Jadi sudah bisa kita lihat bahwa pemahaman keputusan MA sudah mengalami distorsi, dan tidak disosialisasikan kepada masyarakat Sari Rejo.

“Intinya adalah keputusan MA menyampaikan, bahwasanya penggugat Salimun dkk sebanyak 87 orang. Bukan seluruh warga Sari Rejo. 87 orang itu diberikan hak garap, sekali lagi saya sampaikan diberi hak garap sejumlah 5,6 hektar bukan 260 hektar. Artinya tadi saya sampaikan, jangan sampai keputusan yang tidak pernah dibaca dan diteliti, itu akhirnya membuat kita seperti ini,” paparnya.

Pihaknya mempertanyakan kenapa dari keputusan MA 1995 sampai sekarang, masyarakat tidak pernah memintakan untuk dieksekusi 5,6 hektar itu. “Satu kemungkinan objek tanah tidak jelas di mana, tetapi kalau memang tidak jelas jangan dibuat tidak jelas lagi menjadi 260 hektar. Kalau begitu di mana letak hukum ini?” sebutnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar