Buang Sampah Sembarangan di Tanjungpinang, Denda Rp 500 Ribu

565
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Peraturan Wali Kota Tanjungpinang sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Persampahan bakal akan diuji coba triwulan akhir 2016 mendatang. Selama tiga bulan lamanya, masyarakat Tanjungpinang tanpa terkecuali diminta untuk mengerti, memahami, dan menaati peraturan yang diterbitkan guna meningkatkan kesadaran hidup bersih ini.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyatakan, meminta masyarakat tidak perlu panik menyikapi peraturan ini. “Karena selama uji coba tiga bulan itu, juga dibarengi sosialisasi yang masif. Kalau perlu door to door,” kata Lis, kemarin.

Dalam waktu lebih dari 180 hari itu, Lis menjanjikan, lini kerja yang menjadi pelaksana Perwako ini bakal kerja total. Termasuk pula menggiatkan masyarakat tentang kesadaran hidup bersih di pesisir dan daratan. Perwako, sambung Lis, hanya alat kontrol.

“Tujuan dari ini semua adalah terciptanya kesadaran komunal bahwa menjaga kebersihan kota itu adalah tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono memastikan tahapan pembahasan Perwako masih terus dilanjutkan. Perlu waktu lama, kata dia, dikarenakan penerbitan sebuah produk hukum yang mengikat perlu mempertimbangkan unsur-unsur substansial. “Apalagi tentang sampah, yang menyangkut perilaku orang,” ungkapnya.

Ditargetkan rampung Oktober mendatang dan bisa segera disosialisasikan, tambah Riono, Dinas Kebersihan bakal jadi penanggung jawab utama pelaksanaan Perwako ini. “Iya dong, tetap di Dinas Kebersihan. Karena BLH nanti kan dilebur ke Dinas Kehutanan. Seperti kata Pak Wali, setelah sosialisasi selama tiga bulan, terhitung 1 Januari 2017 baru sudah diterapkan secara menyeluruh,” tegasnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Persampahan, tepatnya di pasal 23 dibunyikan bahwasanya warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan harus membayar denda administrasi tiga kali biaya operasional atau sebanyak Rp 500 ribu.

Apabila pelanggar tersebut tidak juga membayarkan denda tersebut, maka bisa dikenai sanksi di pasal 57 dalam Perda serupa, yaitu dikenai sanksi pidana maksimal kurungan selama tiga bulan, dan denda sebesar Rp 50 juta.

Dalam perda tersebut, juga dibunyikan bahwasanya setiap orang dan atau badan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah. Termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

Selanjutnya, pedagang wajib menyediakan tempat sampah untuk usahanya, dan dibuang isinya ke TPS. Pemilik atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Tempat sampah juga harus memiliki kriteria, antara lain harus sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Kemudian harus rapi, tertutup dan tidak menyebarkan bau. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar