Jangan Ada Lagi Keterlambatan Pengasahan APBD Perubahan

709
Pesona Indonesia
 Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Husnizar Hood. foto:ist
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Husnizar Hood. foto:ist

batampos.co.id – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Husnizar Hood menegaskan agar seluruh komisi yang terlibat pada pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan agar terus menggesa kerjanya.

Husnizar tidak menghendaki lagi terjadinya keterlambatan pengesahan APBD Perubahan sebagaimana setahun sebelumnya. “Hindari keterlambatan. Jangan seperti tahun lalu. Mimpi buruk itu jangan terulang lagi,” tegasnya, kemarin.

Politisi asal Partai Demokrat ini bisa berkata sedemikian lantaran dirinyalah yang saat itu memimpin pengesahan APBD Perubahan tahun 2015. Dinamika dan suasana politiknya, kata Husnizar, sedang panas usai Pilkada. Hal ini lantaran pembahasan anggaran perubahan yang semestinya sudah rampung di pertengahan tahun malah melambat dan pada akhirnya mesti dikebut di akhir tahun.

Percepatan pembahasan APBD Perubahan bukan hanya untuk menghindari keterlambatan pengesahan saja yang kemudian bisa terbentur dengan agenda legislasi yang lain. Melainkan percepatan ini juga bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kekuatan APBD Kepri 2016 pada formasi perubahan. Terlebih kondisi keuangan Kepri belum sepenuhnya aman terhindar dari defisit. “Ini yang mesti diantisipasi,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan menyatakan, dalam waktu dekat komisinya akan segera berkomunikasi dengan Pemprov Kepri untuk membahas draf anggaran perubahan. Bila tidak ada halangan, sambung Onward, sudah disepakati 22 Agustus sebagai jadwal pembahasan awal APBD Perubahan.

Pada tahapan ini, sambung Onward, lebih kepada tentang upaya menyamakan persepsi mengenai struktur anggaran yang akan mengalami perubahan. “Apalagi sekarang ini ada defisit yang sudah di depan mata,” ujarnya.

Dengan pembahasan baru berlangsung Agustus, diperkirakan pengesahan APBD Perubahan baru dapat disahkan Oktober mendatang. Komisi II DPRD Kepri tidak ingin lebih dari waktu yang ditargetkan. Mengingat masih ada tugas lain untuk segera membahas rancangan KUA-PPAS APBD murni tahun 2017.

“Saya pribadi khawatir, ini belum ada pembahasan APBD Perubahan, sementara kami seharusnya sudah ada antisipasi pemotongan anggaran lagi. Jangan sampai serapan anggaran murni juga terkena dampaknya menjadi lebih kecil lagi,” ungkap Onward. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar