Mantan Menteri ESDM Archandra Tahar. Foto: RAKA DENNY/JAWAPOS
Mantan Menteri ESDM Archandra Tahar. Foto: RAKA DENNY/JAWAPOS

batampos.co.id – Diberhentikannya Archandra Tahar dari kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi partai politik pendukung pemerintah untuk bisa mengisinya.

Sejumlah nama pun mulai diusulkan untuk mengisi posisi yang untuk sementara ditempati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Ketua DPP Partai NasDem, Akbar Faisal, mengatakan telah menyiapkan kandidat untuk posisi tersebut. Anggota Komisi VII DPR RI yang khusus membidangi energi, Kurtubi, akan disorongkan menjadi Menteri ESDM.

Akbar menegaskan, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan akan kurang fokus bila melakukan rangkap jabatan.

”Kurtubi kompeten dan berpengalaman 32 tahun di bidang energi,” ujar Akbar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/8).

Terlebih lagi, menurut Akbar, Kurtubi juga memahami arah kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan bidang energi, di masa mendatang.

Sedangkan, Ketua Bidang Penanganan Media Partai Golkar, Nurul Arifin, juga berharap partai beringin mendapat tambahan kursi menteri setelah kadernya, Airlangga Hartarto, kebagian kursi Menteri Perindustrian. Nurul menegaskan, partainya memang telah menyiapkan kandidat.

”Namanya akan kami berikan jika presiden meminta,” kata Nurul.

Sementara itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, juga tak mau ketinggalan. Dia menegaskan, bila diminta presiden, partainya pun siap untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Arcandra. Namun, saat ini partainya tak punya agenda membahas calon Menteri ESDM.

”Kami banyak urusan lain yang lebih urgent untuk dirampungkan,” tukasnya.

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, berpendapat keadaan tersebut akan menimbulkan sikut-sikutan.
Namun, sejatinya Menteri ESDM sebaiknya seorang profesional. Alasannya, pos energi menjadi incaran banyak pihak.

Bila politikus menduduki pos itu, kata dia, dikhawatirkan hal ini akan mempengaruhi efektivitas kebijakannya.

”Loyalitas partai (kepada presiden, Red) tidak setinggi kalangan profesional,” tandasnya. (aen/dil/JPG)

Respon Anda?

komentar