Pemko Tanjungpinang Tagih Dana Bagi Hasil Rp 59 M ke Pemprov Kepri

667
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah hanya mengembuskan napas panjang. Permintaan anggota legislatif agar Pemerintah Kota Tanjungpinang lebih aktif menagih dana sebesar Rp 59 miliar ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak tahu lagi mesti ditanggapi dengan apa atau bagaimana.

“Kami sudah dua kali menyurati secara resmi. Tapi dua kali juga tidak ditanggapi. Mungkin mereka sibuk,” jawab Lis.

Ada pun dana sebesar Rp 59 miliar yang jadi hak Pemko Tanjungpinang itu merupakan kesepakatan dana bagi hasil dengan Pemprov Kepri dari hasil pungutan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 yang semestinya sudah terbayarkan tahun 2015 lalu. Sedangkan pungutan yang sama pada tahun 2015 dan mesti dibayarkan tahun ini mencapai lebih dari Rp 60 miliar.

“Padahal kalau itu bisa terbayarkan tahun ini, bakal sangat membantu keuangan Pemko yang juga sedang defisit,” ungkap Lis.

Dalam waktu dekat, Lis akan kembali berkirim surat secara resmi ke Pemprov Kepri. Baginya, tidak ada yang salah dengan kirim surat kali ketiga. Karena apa yang diupayakannya sekadar menuntut hak pemerintah daerah. “Cuma itu yang bisa kami lakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus LPP APBD 2015, Hasan mengungkapkan, satu dari sekian masukan yang diberikan ke Pemko Tanjungpinang adalah berkenaan dengan realisasi pembagian dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan pihak Pemprov Kepri.

“Pemko harus segera menagih dan meminta dana itu. Karena pendapatan ini bakal sangat membantu kas daerah ketika penyusunan anggaran perubahan tahun ini,” kata Hasan.

Hal yang sama disuarakan Maskur Tilawahyu, dari Fraksi Demokrat Plus. Potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang sesuai koridor hukum, kata Maskur, harus digali di tengah kondisi defisit anggaran daerah saat ini, sementara pada sisi
lain, penghematan penggunaan anggaran perlu dilakukan di semua sektor.

“Rp 59 miliar itu angka yang lumayan membantu di tengah defisit pendapatan seperti ini. Ada banyak hal yang bisa diperbuat dengan uang sebanyak itu,” ujarnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar