Temui Darmin, Gubernur Kepri Minta Karimun-Bintan Jadi KEK

706
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menunjukkan draf usulan KEK untuk Bintan dan karimun kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (18/8/2016). Foto: istimewa
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menunjukkan draf usulan KEK untuk Bintan dan karimun kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (18/8/2016). Foto: istimewa

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, menginginkan Karimun dan Bintan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Batam. Dengan status ini, Gubernur berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin cepat terwujud.

“Kita ingin Karimun dan Bintan juga tumbuh dan berkembang seperti Batam,” kata Nurdin usai menghadiri Rapat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK) Batam, di Ruang Mahakam, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/8).

Dalam kesempatan itu Nurdin juga menyerahkan berkas rencana pengembangan Karimun menjadi KEK. Ada beberapa pulau yang diusulkan masuk KEK Karimun. Yakni Pulau Durian Kecil, Pulau Asam, Pulau Parit, Pulau Lumut, Pulau Mudu, Pulau Kundur, dan Pulau Papan.

Nurdin menginginkan, daerah-daerah di Kepri bertumbuhan beriringan dan saling mendukung satu dan lainnya. “Intinya bagaimana tiap kebijakan yang dihasilkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Bagi Nurdin, dengan perubahan kawasan-kawasan di Kepri, akan ada peningkatan investasi. Dan tentunya mendorong dengan cepat realisasi pertumbuhan ekonomi.

Seperti Batam, kata Nurdin, sejak dicanangkan sebagai KEK, kota industri ini mulai menunjukkan beberapa perubahan. Menurut dia, Batam akan semakin memiliki daya tarik, daya saing, dan sejumlah keunggulan.

Sementara anggota DK Batam, Jumaga Nadeak, mengatakan belum menghasilkan keputusan bersifat strategis dalam rapat kemarin.

“Masih banyak mendengar hasil laporan dari BP Batam,” kata Jumaga, tadi malam.

Jumaga kemudian menjelaskan rapat DK tersebut juga membahas mengenai rencana penyerahakan sejumlah aset Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, seperti Masjid Raya, Kantor Wali Kota Batam, dan lainnya.

“Selain itu juga membahas mengenai perkembangan wacana peralihan dari era Free Trade Zone menuju Kawasan Ekonomi Khusus,” jelasnya.

Sedangkan mengenai hasil audit BPKP dan masalah pengelolaan air, tim DK belum membahasnya. “Belum sampai ke sana,” katanya lagi.

Rapat kemarin dipimpin langsung Ketua DK Batam yang juga Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Tampak hadir dalam rapat tersebut Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Jalil, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. (leo)

Respon Anda?

komentar