Warga Keluhkan Pungli di Taman Satwa Pasbar

793
Pesona Indonesia
WISATA BARU: Bupati Pasbar, H. Syahiran meninjau taman satwa di Padangtujuah, Nagari Lingkungaur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasbar--rohimuddin/padang ekspres
WISATA BARU: Bupati Pasbar, H. Syahiran meninjau taman satwa di Padangtujuah, Nagari Lingkungaur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasbar. Foto: rohimuddin/padang ekspres/jpg

batampos.co.id – Sejumlah pengunjung hutan kota dan taman satwa yang diinisiatori oleh Dinas Kehutanan Pasbar di Padangtujuah, Nagari Lingkungaur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasbar mulai resah.

Pasalnya, selain ada dugaan pungutan liar (pungli) untuk tiket masuk senilai Rp 5 ribu per orang kepada pengunjung juga dibebankan biaya parkir sebesar Rp 5 ribu.

Informasi yang dihimpung Padang Ekspres di lapangan beberapa hari belakangan ini, bagi pengunjung yang ingin masuk “dipalak” Rp 10 ribu dengan rincian sebesar Rp 5 ribu untuk parkir kendaraan roda dua dan Rp 5 ribu untuk tiket masuk.

Kupon berwarna kuning dan merah itu, menilai pengunjung tidak ada dasar hukumnya. Karena tidak ada tertulis peraturan daerah (Perda) ataupun peraturan bupati (Perbup) yang mengaturnya.

Selain itu, di kupon itu tidak ada nomor seri layaknya kupon atau retribusi di sejumlah tempat rekreasi atau objek wisata yang ada di Kabupaten Pasbar. Biasanya kupon atau retribusi itu di keluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pasbar.

“Kami sangat kecewa adanya dugaan pungli di hutan kota dan taman satwa milik Pemda Pasbar ini. Kalau ada dasar hukumnya tidak jadi masalah. Ini kupon retribusinya bodong. Setahu saya kalau resmi itu ada Perbup atau Perdanya,” kesal Zulkifli, 33, warga Pasamanbaru, Kecamatan Pasaman seperti diberitakan Padang Ekspress (Jawa Pos Group), hari ini (18/8).

Zulkifli mengaku, dirinya datang ke lokasi rekreasi itu bersama teman-temannya dari Simpangempat dan Pasamanbaru. Mereka mengetahui ada tempat rekreasi berupa hutan kota dan taman satwa dari informasi masyarakat secara beruntun.

Akibat adanya dugaan pungli ini kepala daerah harus menindaklanjutinya. Karena kalau hal ini dibiarkan masyarakat menjad resah. Karena sebelum diresmikan Bupati Pasbar H Syahiran pada Rabu (17/8) kemarin, hutan kota dan taman satwa ini sudah dibuka beberapa bulan belakangan ini.

“Kalau hari libur, ada sekitar ratusan pengunjung yang datang ke lokasi wisata baru itu. Pemda harus bertindak tegas memerangi pungli di Pasbar. Karena bisa mencoreng nama baik pemda,” sebut Zulkifli.

Sementara, Sekretaris LSM Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) Kabupaten Pasbar, Devi Irawan Lubis saat diminta tanggapannya menyayangkan adanya dugaan pungli di hutan kota dan taman satwa. Karena tempat rekreasi itu milik negara, bukan milik pribadi. Agar tidak ada gejolak sosial dari dugaan pungli ini, dalam waktu dekat pihaknya akan turun langsung untuk melakukan investigasi terkait kebenaran dari dugaan pungli ini.

“Kami akan turun dulu ke lokasi, kalau memang benar, akan kami laporkan hal ini ke pihak penegak hukum. Karena pungli itu jelas perbuatan kriminal dan bisa dipidana,” kata Devi Irawan.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pasbar, Maiyuslinar saat dikonfirmasi Padang Ekspres enggan berkomentar terkait adanya dugaan pungli di hutan kota dan taman satwa yang lokasinya di Padangtujuah atau tidak jauh dari kantor DPRD Pasbar. Seharusnya kalau memang ada pungutan harus resmi pengelolaannya dan bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau masalah itu saya belum bisa jawab, karena dikoordinasikan dulu dengan pihak terkait,” elak Maiyuslinar.

Sementara, Bupati Pasbar H Syahiran saat peresmian lokasi rekreasi hutan kota dan taman satwa itu menegaskan, Dinas Kehutanan Pasbar tidak boleh melakukan pungutan liar kepada masyarakat. Kecuali ada peraturan bupati atau peraturan daerah. Kemudian kalau ada lembaga yang ingin kerjasama tentang pengelolaan rekreasi ini, tentu harus sepengetahuan pemerintah daerah.

“Jangan ada lagi saya dengar pungli di tempat rekreasi ini. Kecuali ada payung hukum yang jelas untuk mengaturnya. Kalaupun ada yang ingin kerja sama harus dibuat MoU secara resmi,” tegas Syahiran.

Kehadiran tempat rekreasi ini sangat diapresiasi tapi harus dikelola dengan jalan yang benar. Kemudian, untuk pemeliharaannya harus mendapatkan izin sebab ada beberapa hewan yang dipelihara itu harus memiliki izin dari instansi berwenang.

Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Pasbar Syahnan saat ingin dikonfirmasi terkait dugaan pungli ini belum berhasil. Karena saat dihubungi beberapa kali melalui via selulernya tidak mengangkat. Sementara saat peresmian itu, Syahnan menegaskan, kawasan hutan kota dan taman satwa memiliki luas 3,7 hektar. Di hutan tersebut ada berbagai jenis pohon yang berfungsi untuk ekologi, estetika dan sarana rekreasi serta pendidikan bagi masyarakat.

Jenis pohon yang ditanam mulai dari pohon mahoni, durian, rambutan, banio, aren, cempedak hutan. Sedangkan untuk jenis hewan yakni buaya, beruang, monyet, burung hantu, kukang, kancil, landak, kura-kura.

Tidak hanya itu saja, di lingkungan ini terdapat berbagai fasilitas seperti kafetaria, wahana bermain anak, kolam pancing dan lainnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar