Anggota Dewan Anambas Bantah Dapat Rp 15 Juta Perorang untuk Bahas Perda

896
Pesona Indonesia
Rapat lintas komisi DPRD Anambas. foto:syahid/batampos
Rapat lintas komisi DPRD Anambas. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas mengaku terusik dengan adanya pemberitaan tentang biaya perjalanan dinas dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang besarannya mencapai Rp 15 juta perorang.

Mereka meminta agar penggunaan uang Rp 15 juta itu dijabarkan dengan baik sehingga masyarakat yang membaca berita tidak bingung. “Kalau tidak ada penjabaran yang jelas, masyarakat pasti menilai kalau satu perda anggota dapat Rp15 juta, kalau empat perda berarti tinggal dikalikan,” ungkap salah seorang anggota DPRD Anambas Nur Adnan Nalla.

Perlu diketahui DPRD tidak serta merta mendapatkan nilai anggaran yang disebutkan itu. Namun anggaran yang didapatkan itu berbentuk kegiatan yang dilaksanakan. “Tidak benar kami mendapatkan anggaran Rp 15 juta perorang untuk satu perda, tapi anggaran itu berbentuk kegiatan dan anggaran perjalanan dinas,” ucap Adnan Nala.

Demikian juga Indra Yana, juga meminta agar penggunaan uang itu dijabarkan sesuai dengan data supaya jelas. “Penjabarannya saja yang perlu,” ungkapnya.

Namun ketika wartawan meminta agar DPRD menjelaskan rincian secara detil berdasarkan data yang ada berapa sejatinya anggaran yang dihabiskan dalam membuat satu perda dan berapa biaya perjalanan dinasnya, DRPD justru tidak bersedia.

“Permintaan dewan kan minta penjelasan, Kalau tidak bersedia memberikan data dukungan yang pasti bagaimana kami bisa menjelaskan sebenar-benarnya,” ungkap salah satu wartawan yang hadir dalam pertemuan lintas komisi itu.

Belum diketahui pasti mengapa mereka tidak berani memberikan data rincian itu kepada wartawan, apakah mereka takut pernah melakukan kecurangan atau ada hal lain yang disembunyikan. Bahkan setelah dipertegas bahwasanya wartawan minta rincian itu DPRD memilih tidak menanggapinya.

Ketua DPRD Anambas Imran, mengatakan bahwasanya mengenai penyampaian rincian anggaran pembuatan Perda, akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Sekretariat. “Kalau masalah rincian sedetil-detilnya kita akan bicarakan dulu,” ungkapnya.

Ketika ditemui secara terpisah Sekretaris Dewan (Sekwan) Taufik Efendi, menjelaskan tentang anggaran yang dimaksud adalah anggaran itu untuk melakukan perjalanan dinas antar provinsi seperti ke Jakarta, anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan sistem atcost atau lansum. Artinya nilai anggaran yang digunakan oleh masing-masing anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan kwintasi yang diajukan, namun tidak melebihi Standar Satuan Harga (SSH) dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Misalnya anggota DPRD melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, untuk tiket pesawat diberi harga sekitar Rp 1,5 juta, sedangkan untuk hotel diberikan harga Rp 1 juta. Tambahnya, biaya untuk hal tersebut dihitung mulai berangkat hingga kembali lagi ke Anambas. Namun anggaran yang digunakan untuk sejumlah kegiatan bisa lebih atau kurang, tapi tetap mengacu terhadap aturan dan dibayarkan sesuai kwintansi yang diajukan.

Kata Taufik, untuk diketahui bersama kegiatan yang dilakukan sesuai dengan DPA. Jika tidak ada di DPA pihaknya tidak akan mengelar kegiatan. Semua kegiatan yang dilaksanakan sudah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. “Sekali lagi saya tegaskan kegiatan yang dilaksanakan sesuai yang tercantum didalam DPA,” jelasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar