Aparatur Desa Diberi Penyuluhan Hukum

868
Pesona Indonesia
Camat Siantan Tengah, Herry Fakhrizal. foto:rpg
Camat Siantan Tengah, Herry Fakhrizal. foto:rpg

batampos.co.id – Penyuluhan hukum dan wawasan kebangsaan direncanakan akan dilaksanakan hari ini, Senin (22/8), di Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah. Adapun sasarannya yakni para kades yang ada di desa tersebut. Kegiatan ini bukan hanya di Kecamatan Siantan Tengah saja, tetapi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Perlu diketahui penyuluhan hukum ini merupakan kali pertama yang dilakukan di kabupaten termuda di Kepri ini.

Camat Siantan Tengah, Herry Fakhrizal mengatakan, sejumlah narasumber didatangkan mulai dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Ranai di Tarempa, Muhammad Bayanullah, perwakilan Kodim 0138/Natuna dan perwakilan dari Koramil 02/Tarempa.

Penyuluhan hukum ini pun menurutnya penting, untuk memberikan pemahaman hukum khususnya kepada aparatur desa, terlebih dalam mengelola administrasi keuangan desa. Seperti diketahui, desa kini diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan desa baik itu dari pusat maupun dari daerah yang jumlahnya rata-rata Rp 1,5 miliar per desa.

“Insya Allah Senin (22/8) besok. Selain Pak Kacab, kami juga mengundang Perwira Penghubung Kodim dan Koramil untuk memberikan wawasan kebangsaan,” ujarnya Minggu (21/8).

Penyuluhan hukum ini pun, menurutnya, dapat menjawab kebuntuan aparatur desa mengenai pertanyaan dalam mengelola dana desanya agar tidak tersandung kasus hukum. Ia pun berharap, peran aktif aparatur desa dalam kegiatan tersebut.

“Harapan kami demikian. Artinya, berbagai pertanyaan yang selama ini dirasa mengganjal seputar penggunaan dana desa termasuk administrasi dapat terjawab dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini sebelumnya memang sudah kami rencanakan sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara itu Kacabjari Tarempa, Muhammad Bayanullah, membenarkan adanya penyuluhan hukum ini yang melibatkan pihak kejaksaan. Pihaknya menyambut baik penyuluhan hukum tersebut, mengingat kejaksaan juga memiliki program yang sama, khususnya pada bidang pencegahan penyalahgunaan keuangan Negara.

“Pada prinsipnya kami menyambut baik. Kami juga ingin mengetahui kondisi di beberapa kecamatan, sehingga tidak melulu di ibukota kabupaten saja,” ungkapnya sembari tersenyum kecil.

Dari penyuluhan itu dirinya berharap pada kades dapat menggunakan anggaran desa sesuai aturan yang berlaku. Apa-apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Setiap pelanggaran ada konsekuensinya jika dilanggar. “jika sudah dilakukan tapi masih ada penyimpangan maka wajib berhadapan dengan penegak hukum,” ungkapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar