Besok, KPUD Lambar Bimtek dan Sosialisasi Tentang Pencalonan

227
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Barat (Lambar) besok Selasa (23/8) menggelar bimbingan teknis (bimtek) pencalonan, dan sosialisasi terkait peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016.

Komisioner KPUD Lambar Syarif Ediansyah, S.H.I, M.M., mengatakan, bimtek tersebut akan melibatkan seluruh partai politik (parpol), dan penting untuk diikuti oleh seluruh parpol sebab akan membahas tentang perubahan-perubahan penting pada setiap pasal dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2016.

”Terdapat penambahan dan pengurangan di beberapa pasal. Perubahan paling mendasar terdapat pada pasal mengenai persyaratan calon dan pencalonan, baik dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan,” ungkapnya seperti diberitakan Radar Lampung (Jawa Pos Group) hari ini (22/8).

Misalnya, kata dia, pada persyaratan calon ketentuan Pasal 4 yang diubah, yakni pada Pasal 4 ayat (1) ditambahkan huruf f1 dan f2. Pada huruf f1 diatur mengenai mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

”Selanjutnya, huruf f2 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota adalah yang bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak,” kata dia.

Kemudian, kata Syarif lagi, pada pasal 4 huruf r, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasioal Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon. Yang sebelumnya pada huruf s, Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015, menyatakan mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai calon.

”Sedangkan pada persyaratan pencalonan terutama dari pasangan calon perseorangan perubahannya di pasal 10 ayat 1 huruf a, b, c, dan d yaitu terletak pada jumlah dukungan untuk pasangan calon perseorangan, bukan lagi berdasarkan dari jumlah penduduk tetapi berdasarkan dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu atau pemilihan terakhir,” imbuhnya.

Dia menambahkan, pihaknya berharap para parpol yang telah diundang untuk mengikuti bimtek tersebut agar bisa hadir, mengingat apa yang akan dipaparkan oleh KPUD kcukup penting.

”Selain melalui bimtek ini kami juga terus melakukan sosialisasi terkait dengan PKPU nomor 5 tahun 2016 tersebut,” pungkasnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar