Fasilitas Mewah, Kinerja Dewan Bengkulu Tetap Melempem

282
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Anggota DPRD Kota Bengkulu kian mendapat sorotan. Meski telah mendapat berbagai fasilitas mewah, namun kinerja wakil rakyat itu masih tetap melempem.

Salah satu bukti nyata kinerja dewan terkesan melempem yakni usulan dewan membentuk 7 peraturan daerah (Perda) inisiatif tak kunjung dilakukan pembahasan.

Ketujuhnya adalah, Raperda tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Raperda Pembangunan Perumahan (cluster), Raperda tentang Tanggung Jawab Perusahaan (CSR), lalu ada Raperda tentang Larangan Minuman Tuak, Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Kota, dan Raperda tentang Bantuan Hukum pada Warga Miskin.

Sepertinya tidak ada hasil produk hukum yang disahkan tahun ini.

Bahkan anggaran untuk 35 anggota DPRD Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 fantastis. Seperti alokasi Rp 15,76 miliar digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, perjalanan dinas, peningkatan kapasitas hingga pelatihan.

Adapun rincian anggaran tersebut antara lain peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Rp 2,5 miliar, fasilitas perjalanan dinas anggota DPRD Kota mencapai Rp 2,65 miliar. Kemudian kegiatan pelatihan DPRD Kota Rp 1,5 miliar dan koordinasi program kerja anggota DPRD capai Rp 3,5 miliar.

Parahnya lagi anggaran perjalan dinas yang fantastis tersebut belum ditambah lagi dengan gaji dan tunjangan mengalokasikan anggaran hingga Rp 5,26 miliar per tahun. Terdiri dari uang representasi Rp 575,8 juta, tunjangan keluarga Rp 82,8 juta, tunjangan jabatan Rp 1,7 miliar, tunjangan beras Rp 59,8 juta, tunjangan khusus Rp 112,3 juta, uang pakir Rp 57,5 juta.

Lalu tunjangan Badan Musyawarah (Banmus) Rp 16,6 juta, tunjangan komisi Rp 37,8 juta, tunjangan Badan Anggaran (Banggar) Rp 21,2 juta, tunjangan Badan Kehormatan (BK) Rp 6,02 juta, tunjangan alat kelengkapan Rp 11,5 juta, tunjangan perumahan Rp 708 juta, uang duka/wafat Rp 46 juta.

Anggaran dana tersebut sangat kontras bila dibandingkan dengan anggaran penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota. Seperti anggaran program Keluarga Harapan hanya Rp 150 juta, atau anggaran penanggulangan pengemis dan gelandangan Rp 102 juta, serta anggaran operasional bencana hanya Rp 150 juta.

Pengamat Ilmu Sosial dan Politik Komunikasi Universitas Bengkulu (Unib), Drs. Heri Suprianto, MSi menilai, menilai kinerja dewan saat ini belum terlihat betul kontribusinya buat rakyat. Sebab seharusnya setiap tahun itu DPRD harus ada produk hukum yang disahkan dewan semacam Perda untuk kepentingan masyarakat umum.

“Dengan adanya fasilitas dewan yang cukup mewah saat ini, seharusnya berbanding dengan kinerja dewan yang memuaskan. Sebab dewan itu dipilih oleh rakyat, jadi sebagai panutan juga. Karena jika kinerjanya masih belum terlihat, maka akan sulit dipilih kembali oleh rakyat,” terang Heri sperti beritakan Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group) hari ini (22/8).

Dikatakan Heri, bukan rahasia umum lagi jika anggota DPRD mendapatkan anggaran yang menggiurkan setiap tahunnya. Meski dilakukan dengan legal, namun anggaran bengkak bagi anggota dewan tersebut dapat melukai hati rakyat kecil khususnya. “Buat apa ada anggaran fasilitas mewah, yang terkesan mubazir, lalu kemudian melukai hati rakyat. Sebaiknya anggaran fasilitas dewan yang cukup besar itu di pangkas lagi. Diahlikan saja anggaran yang sangat penting untuk kepentingan umum,” kata Heri.

Selain itu menurut Heri, Jika dihitung dari jumlah keseluruhan yang diterima masing anggota DPRD sebulan mencapai puluhan juta rupiah. Tentu tidak mengherankan menjadi anggota dewan bagai impian. Saling sikut sesama kader untuk meraih suara tertinggi, juga kerap dilakukan.

“Ke depan eksekutif juga harus lebih memperketat terhadap anggaran yang rawan manipulasi. Sehingga tidak ada lagi istilahnya anggaran yang mubazir,” ujarnya.

Sementara senada disampaikan mahasiswa Fakultas Hukum Unib Ramadhani. Sangat prihatin sekali melihat kondisi masyarakat Bengkulu masih banyak yang miskin. Namun malah anggaran untuk kebutuhan anggota DPRD kota tersebut masih saja besar setiap tahunnya.

Sementara kinerja dewan mengecewakan. “Jelas kita sangat prihatin melihatnya, anggaran di dewan itu besar. Tapi tidak seimbang dengan hasil kinerja mereka. Seharusnya dewan bisa membuktikan kinerjanya dengan baik,” ungkapnya.

Ditambahkan Rama, sebagai seorang wakil rakyat yang memang telah dipilih rakyat maka anggota dewan harus bisa menunjukkan kepada masyarakat secara luas bahwa mereka memang mengabdi untuk kepentingan masyarakat.

“Anggota sudah dipilih oleh masyarakat secara langsung. Tentunya mereka tentu harus mengabdikan diri kepada masyarakat dengan bekerja maksimal dan disiplin, bukan malah kesannya bermalas-malasan. Cuman bisa jalan-jalan dengan alasan perjalanan dinas setiap minggunya,” bebernya.

Terpisah Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Romadhan Indosman, SH tidak bisa berkomentar banyak. Menurutnya, kebutuhan anggaran DPRD tersebut sudah sesuai dengan peruntukkan. “Saya kurang begitu hapal total anggarannya, yang jelas anggaran itu sudah sesuai,” singkatnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar