Aparatur Desa Jangan Cari Untung dari Dana Desa

617
Pesona Indonesia
Penyuluhan hukum untuk aparatur desa di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, Anambas. foto:syahid/batampos
Penyuluhan hukum untuk aparatur desa di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, Anambas. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Ranai di Tarempa, Muhammad Bayanullah, menegaskan kepada aparatur pemerintahan desa untuk tidak berpikir mencari untung dalam mengelola keuangan negara. Ia pun juga mengimbau kepada aparatur desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk sama-sama memberikan sumbang saran dan mengawasi kegiatan yang ada pada desanya.

“Jangan pernah berpikir untuk cari untung dari keuangan negara. Keterbukaan juga menjadi hal penting, karena tercantum dalam pedoman pelaksanaan Pemerintahan Desa. Jangan sampai BPD-nya tidak tahu ada kegiatan. Malah segelintir aparatur desanya seperti Kades dengan bendaharanya saja yang tahu,” ujarnya Senin (22/8).

Dalam penyuluhan hukum di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, pihaknya juga membuka ruang kepada aparatur desa untuk berkonsultasi kepada pihak kejaksaan. Bayanulla mengatakan, selain melakukan penindakan kasus tindak pidana korupsi, pihaknya juga bertugas untuk melakukan langkah preventif, salah satunya dengan penyuluhan hukum yang dilaksanakan ini.

“Jangan sampai ada kesan takut dan segan. Bagusnya bertanya, itu yang saya apresiasi. Bila memang diperlukan, saya siapkan nomor telepon untuk bapak ibu bertanya. Jangan baru datang ketika ada undangan atau pemanggilan,” ungkapnya yang disambut tawa kecil undangan yang mayoritas merupakan aparatur pemerintahan desa.

Pihaknya berharap, langkah preventif yang dilakukan ini dapat menjadi acuan untuk berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan ataupun dalam mengelola keuangan negara. “Yang berhati-hati saja masih bisa salah, apalagi yang memang sudah berniat. Kiranya, hal ini yang menjadi perhatian,” terangnya.

Sementara Camat Siantan Tengah, Herry Fakhrizal, berharap dalam penyuluhan hukum ini terjadi tanya jawab antara aparatur pemerintahan desa khususnya yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai pengelolaan dana desa. Ia pun mempersilahkan kepada pihak kejaksaan untuk melakukan pengecekan kegiatan maupun paket proyek yang ada di wilayahnya itu. Ia pun meminta aparatur desa dalam menjalankan tugas mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 60 tentang aset desa.

“Kalau mau dicek, silahkan pak,” ucapnya kepada Bayan.

Dirinya berharap kepada aparatur desa agar tidak melakukan hal bodoh. Namun tidak boleh juga sok tahu karena hal tersebut merupakan pekerjaan vital yang harus dilakukan dengan benar demi hukum. “Saya tidak mau bapak ibu aparatur pemerintahan desa berurusan dengan hukum akibat mengelola dana desa ini,” terangnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar