Perombakan SOTK Pemkab Karimun Pengaruhi APBD 2017

632
Pesona Indonesia
Anwar Abu Bakar. foto:tri haryono/batampos
Anwar Abu Bakar. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun, Anwar Abu Bakar mengaku, usulan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Pemerintah Kabupaten Karimun belum ada yang masuk. Namun yangpasti, perubahan SOTK akan berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2017.

“Benar SOTK ada perubahan. Namun, belum ditandatangani antara bupati dengan pimpinan DPRD Karimun. Kalau sudah, nanti akan masuk ke banleg untuk dibahas bersama poin per poin,” jelas Anwar saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Senin (22/8) di kantor DPRD Karimun.

Pemkab Karimun, lanjutnya, sudah melakukan konsultasi ke Mendagri tentang perubahan SOTK tersebut. Artinya, jeda waktu enam bulan setelah pelantikan bisa dilaksanakan perubahan SOTK untuk tahun depan. Sehingga, tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP), khusus untuk beberapa daerah.

“Yang jelas, perubahan SOTK sangat berpengaruh kepada pengaturan RPJMD, dana perimbangan dan APBD di tahun berikutnya. Dan menyesuaikan dengan Pemerintah Pusat, kita perkirakan awal bulan,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Karimun, Aunur Rafiq sudah mempersiapkan usulan Perda SOTK di lingkungan Pemda Karimun untuk tahun 2017 mendatang. Termasuk wacana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru bernama Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

“Drafnya, sedang dipersiapkan oleh tim. Termasuk penganggaran di setiap SKPD yang sudah ada nantinya,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, bahwa wacana penambahan SKPD baru dalam hal ini BPKAD membidangi soal aset-aset dan keuangan daerah, yang menyangkut dengan dinas-dinas, badan dan kantor. Sementara Bagian Keuangan di Pemda Karimun tetap berfungsi untuk kesekretariatan bagi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

“Tujuan dibuatnya BPKAD adalah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memang merupakan tupoksi dari badan yang baru diajukan tersebut. Sehingga, dapat menggali PAD disetiap SKPD yang ada,” kata orang nomor dua di Kabupaten Karimun ini. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar