Indonesia Kaya Raya, Punya Gunung Emas, Tapi Membangun Pakai Utang, Sekarang Sulit Bayar

1059
Pesona Indonesia
Ilustrasi utang luar negeri Indonesia yang sudah menembus angka lebih dari 300 miliar dolar AS. Foto: istimewa
Ilustrasi utang luar negeri Indonesia yang sudah menembus angka lebih dari 300 miliar dolar AS. Foto: istimewa

batampos.co.id -Indonesia memang negara kaya raya. Punya gunung emas di berbagai wilayah, juga kaya migas. Namun sayang, semua dikuasai asing dan kini negeri tercinta ini banyak mengandalkan utang luar negeri untuk membangun berbagai infrastruktur.

Akibatnya, utang luar negeri menumpuk dan menjadi masalah serius di tengah lesunya ekspor. Kemampuan bayar utang luar negeri Indonesia jadi melemah.

Bank Indonesia (BI) mencatat, jika dibandingkan dengan penerimaan perdagangan mancanegara, debt to service ratio (DSR) atau rasio utang meningkat. Hal tersebut mencerminkan penurunan kredibilitas kekuatan pembayaran pinjaman.

Bank sentral mencatat posisi utang luar negeri (ULN) pada akhir kuartal kedua tahun ini mencapai USD 323,8 miliar atau tumbuh 6,2 persen (year-on-year/yoy). ULN publik atau pemerintah dan bank sentral melesat 17,9 persen (yoy) menjadi USD 158,7 miliar. Sementara itu, utang swasta mencapai USD 165,1 miliar, menurun 3,1 persen (yoy). Utang jangka panjang tumbuh 7,7 persen, sedangkan jangka pendek turun 3,1 persen.

DSR Tier-1 mencapai 37,3 persen atau lebih besar ketimbang periode sama tahun lalu yang 29,9 persen. DSR Tier-2 mencapai 67,7 persen, lebih besar dari kuartal kedua 2015 sebesar 59,2 persen.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan, peningkatan DSR perlu diwaspadai karena kondisinya memburuk seiring dengan terus menurunnya penerimaan ekspor.

’’Beberapa kebijakan yang semestinya dilakukan pemerintah adalah melunasi ULN saat jatuh tempo dan tidak memperpanjangnya. Kemudian, memperketat ULN swasta, kecuali yang berorientasi ekspor,’’ ujarnya di Jakarta, Rabu (23/8/2016).

Selain itu, utang perlu ditujukan pada sektor produksi yang berdampak luas bagi pembangunan. ’’Misalnya, pembangunan insfrastruktur dan atau pemberian insentif bagi UKM,’’ katanya.

Josua menjelaskan, pembangunan kawasan ekonomi yang berorientasi ekspor mesti digenjot. Tujuannya, memperkuat sistem logistik sehingga ekspor lebih efisien.

Untuk diketahui, DSR Tier-1 merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang jangka panjang serta bunga utang jangka pendek terhadap penerimaan perdagangan luar negeri. Sementara itu, pembayaran utang pada DSR Tier-2 meliputi pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri serta pinjaman dan utang dagang kepada non-afiliasi.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistiowati menuturkan, angka DSR belum mengkhawatirkan. ”Sebab, Tier-1 masih di bawah 51,1 persen sebagai batas aman. Lantas, Tier-2 sebesar lebih dari 67,7 persen disebabkan besarnya kredit ekspor impor,’’ jelasnya di gedung BI, Jakarta.

Meski demikian, dia berharap pemerintah meningkatkan penerimaan negara sehingga ULN tidak terus meningkat.

’’Utang publik bisa turun kalau penghasilan dari pajak, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) naik, bisa kurangi pajaknya. Tapi, kalau penerimaan tidak bisa ditutupi, utangnya kan naik,” katanya.

Dia menyatakan, indikator batas aman yang terpenting adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada triwulan kedua tahun ini, angkanya mencapai 36,8 persen. Angka tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 36,6 persen pada akhir kuartal I 2016.

Terkait dengan utang swasta, Hendy menilai akan terjadi perbaikan di kuartal ketiga dan keempat. Sebab, meski ekspor masih turun, manufaktur sudah mulai membaik. Selain itu, industri pengolahan akan mulai ekspansi pada kuartal ketiga. (dee/c20/sof/jpgrup)

Respon Anda?

komentar