Jumaga Segera Kontak Kadisdik untuk Selesaikan Biaya Sewa Asrama Mahasiswa Kepri

468
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.  foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak segara mengontak Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Yatim Mustafa. Kontak yang secepat mungkin dijalin ini adalah untuk membahas nasib puluhan mahasiswa Kepri di Kota Malang yang terancam diusir dari asrama sebab keterlambatan biaya sewa asrama dari Pemprov Kepri.

“Secepatnya saya kontak Kadisdiknya untuk cari tahu keadaan sebenarnya seperti apa,” kata Jumaga, Selasa (23/8).

Menurut Jumaga, hal semacam ini mesti segera diatasi. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa Kepri itu justru dikorbankan akibat perkara keterlambatan biaya sewa. Solusi, kata Jumaga, selalu ada. Sehingga harus segera dipikirkan bersama jalan keluarnya.

“Nanti saya juga akan kontak kantor penghubung mereka yang ada di Jakarta,” ungkap politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Hal yang sama juga dikatakan Teddy Jun Askara. Ketua Komisi IV DRPD Kepri yang membidangi pendidikan ini bakal lekas berkoordinasi dengan Disdik Kepri. Menurutnya, harus ada solusi dari permasalahan ini hingga tidak mengorbankan jam belajar bagi mahasiswa Kepri di Malang.

“Saya cek dulu. Semoga bisa lekas ada jalan keluarnya,” ungkap politisi muda Partai Golkar ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepri-Malang (IKAPEMA), Zaid Fathin Abdullah, mengatakan, ia dan puluhan teman lainnya terancam terusir dari asrama lantaran biaya sewa yang dikucurkan Pemprov Kepri belum juga tiba.

“Kendala kami saat ini, kami harus menyediakan Rp 5 juta. Karena pemilik rumah butuh uang secepatnya. Sementara pihak dari provinsi tidak bisa sesegera itu mencairkan dana hibah itu,” tutur Zaid melalui sambungan telepon, Minggu (21/8) kemarin.

Sehingga untuk sementara waktu, para mahasiswa ini mencoba mengumpulkan dana sebisanya untuk dapat menutupi kebutuhan pembayaran asrama ini. Sampai ada yang menggadaikan motor atau laptop mereka. Namun demikian, yang baru terkumpul hanya Rp 2 juta. “Pilihan terakhir kami, kemungkinan akan menggadaikan barang-barang kami. Dan baru ditebus saat uang dari pemprov dicairkan,” ucapnya.

Perihal pembayaran yang harus menanti adanya aliran dana hibah dari provinsi ini, menurut Zaid selalu menjadi persoalan oleh pemilik kontrakan. “Karena dana dari pemprov ini tidak selalu dicairkan pada waktu yang sama tiap tahunnya,” tambah Zaid.

Belum pula persoalan defisit, yang mengancam aliran dana hibah tak dapat dilanjutkan pada tahun depan. Sementara para mahasiswa Kepri yang melanjutkan pendidikan di Kota Apel ini, mengandalkan asrama kontrakan sebagai tempat tinggalnya selama mengenyam pendidikan di sana. Dikarenakan keberadaan asrama mampu meringankan beban pengeluaran yang harus dibayarkan selama menjalani pendidikan perguruan tinggi.

“Tak semua teman-teman di asrama dari keluarga mampu. Apalagi tahun ini, beasiswa pun tidak bisa kami dapatkan,” ucap Zaid mewakili 49 mahasiswa asal Kepri yang berdiam di asrama.

Tak hanya asrama putra yang didiami 26 mahasiswa, asrama putri pun memiliki persoalan yang tak jauh berbeda.

Untuk asrama putra, pertahun nya kami dikenai biaya kontrak sebesar Rp 45 juta. Sementara asrama putri lebih murah dengan biaya sewa Rp 35 juta per tahun.

“Dan kami diharuskan membayar sapai dengan akhir Oktober mendatang. Jika terlambat membayar, satu harinya dikenakan denda Rp 100 ribu. Dan jika tidak bisa membayarkan Rp 35 juta itu pada akhir Oktober, maka 23 mahasiswi diminta keluar dari asrama itu,” ungkap Zaid. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar