Pemerintah Tawarkan Pulau Konservasi Coremap CTI Kepada Investor Tiongkok

1681
Pesona Indonesia
Bupati Lingga, Alias Wello. foto:hasbi/batampos
Bupati Lingga, Alias Wello. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Tumpang tindih kewenangan dan pola investasi yang belum matang di Pemkab Lingga akan membuat wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan pariwisata tersandera. Ditambah lagi, pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah (Perda) investasi. Sementara lirikan investor asal Tiongkong semakin gencar untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lingga terutama di bidang pariwisata.

Baru-baru ini, pemerintah daerah telah melakukan pelepasan kawasan terhadap Pulau Katang, Desa Benan yang satusnya hutan untuk digarap oleh investor dibidang pariwisata kepada Menteri Kehutanan. Modal yang akan dikucurkanpun tak tanggung-tanggung dari pengusaha asal Tiongkok dengan nilai 35 juta Dolar Amerika.

Wacana tersebut tentu ditangkap pemda setempat untuk memajukan pariwisata. Namun di lain sisi, pemerintah daerah lupa akan status Pulau Katang, Desa Wisata Benan sebagai kawasan konservasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Coremap CTI sejak tahun 1999. Jadi, tidak bisa dibangun dengan bangunan permanen sebab pulau tersebut adalah kawasan inti. Keseimbangan alam harus terjaga. Termasuk pengelolaan dan pemanfaatan wisata sebagai lokus, juga harus sejalan dengan UU KKP tersebut.

Sementara itu, Bupati Lingga Alias Wello mengatakan, pengelolaan Pulau Katang oleh investor Tiongkok telah mengajukan izin kepada pemerintah daerah. Ia membenarkan, pemerintah telah melakukan pelepasan kawasan terhadap Pulau Katang dari status hutan.

“Pengelolaannya kita sharing, mereka (investor) mengurusi pembiayaan dan perencanaan. Untuk penyiapan lahan, perizinan dan tenaga kerja kita siapkan SDM,” kata Awe disela-sela kegiatan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Tiongkok Kepri Indonesia di Gedung Daerah.

Untuk kawasan pulau tersebut, kata Awe akan menjadi aset bersama. Yakni antara pemda dan investor. “Pola investasi kerjasama selamanya,” sambung Awe.

Saat disinggung terkait status Pulau Katang yang menjadi wilayah Coremap CTI, Awe mengatakan tidak menjadi masalah. Sebab pembangunan nanti bukan di laut melainkan daratan Pulau Katang tersebut.

“Kita tetap menjaga keseimbangannya. Kawasan darat yang dibangun. Kan bukan di lautnya. Kita tidak mungkin mengembangkan pariwisata yang merusak kawasan Coremap. Tentu kita akan menjaga keseimbangan. Biaya Coremap yang dikucurkan pemerintah sangat besar, rugi kalau kita merusak keseimbangan” timpal Awe lagi.

Sementara itu, berdasarkan UU KKP, wacana pemerintah tersbut mengolah zona inti melenceng dari konsep Coremap. Daratan Pulau Katang tidak bisa dikembangkan untuk pembangunan permanen. Sayangnya, pemahaman ini belum menjadi pertimbangan penanaman modal pengembangan kawasan wisata. Secara hukum kehutanan, bisa saja dilepaskan, namun wilayah konservasi memiliki metode dan cara pengelolaan tersendiri sesuai UU pengelolaan kawasan konservasi Nomor 22 Tahun 1999 dan Pertauran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Seharusnya, pemerintah daerah mendalami lebih awal persoalan ini sebelum membuka kerjasama dengan investor. Membuka peluang investasi sehat yang sejalan dengan wisata tanpa meninggalkan peran serta masyarakat setempat yang telah menjaga kawasan konservasi sejak tahun 1999. Jika nanti pengelolaan dan penelitian yang telah dilakukan Coremap CTI dengan perjanjian kerja seumur hidup investasi pariwisata. Padahal, pemerintah boleh membuat aturan agar investasi pariwisata berjalan selama 20 tahun atau 40 tahun dan menjembatani tanah-tanah milik masyarakat pesisir untuk di investasi. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar