Dana Tunda Salur Menunggu Kepastian dari Gubernur

353
Pesona Indonesia
Rudy Chua. foto:yusnadi
Rudy Chua. foto:yusnadi

batampos.co.id – Keputusan pemerintah pusat menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) bagi Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 62,7 miliar bisa berimbas panjang. Utamanya pada upaya Pemerintah Provinsi Kepri menuntaskan utang dana tunda salur (DTS) ke pemerintah kabupaten/kota.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rudy Chua memprediksikan hal yang sama. Sehingga kepastian akankah DTS diberikan tahun ini pun menimbulkan tanda tanya. “Tapi itu semua bergantung pada gubernur melalui kebijakannya,” kata Rudy, Rabu (24/8).

Ketidakpastian ini mengacu pada belum terselesaikannya pembahasan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kepri. Kendati telah memasuki pertengahan triwulan ketiga, pembahasan itu masih juga belum rampung. Hingga kini, sambung Rudy, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri masih membahas bersama draf APBD-P tersebut dan belum diketahui secara pasti waktu penyelesaiannya.

“Sudah jelas sekali. Kepastian DTS itu ya tunggu ketok palu APBD-P dong. Kalau sudah disahkan ya pasti dibayarkan. Kalau sekarang belum bisa dibicarakan kepastiannya,” ungkap politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat ini.

Penundaan DAU dari pemerintah pusat, sambung Rudy, juga bisa menjadi penyebab perubahan struktur APBD-P tahun 2016. Hal ini sudah pasti karena estimasi pencapaian pendapatan berkurang. Kalau memang gubernur dan kebijakannya memang ingin tetap membayarkan DTS ke kabupaten/kota, kata Rudy, tentu harus mempertimbangkan hal ini.

“Makanya, saya bisa katakan kepastian itu kalau APBD-P sudah disahkan,” tegas Rudy.

Rudy menilai, keputusan pemerintah pusat untuk menunda DAU Provinsi Kepri adalah hal kurang tepat. Mengingat saat ini kondisi keuangan Provinsi Kepri sebenarnya masih kritis dan belum mengalami perbaikan dari defisit. Meski demikian, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 sudah memasukkan Kepri sebagai daerah dengan kondisi kas keuangan yang cukup dan memadai.

“Padahal kenyataannya masih defisit kan,” ujar Rudy.

Saran dia, gubernur bisa berkirim surat ke Kementerian Keuangan RI mengenai kondisi keuangan Kepri sebenarnya. Harapannya dengan begitu DAU bisa tetap diterima. Sehingga ancang-ancang pengesahan APBD-P tidak kembali tertunda karena mengalami kekurangaan penerimaan pendapatan.

“Sah-sah saja kalau gubernur mau beri shock-therapy ke pemerintah pusat. Sekarang tergantung Pak Nurdin (Gubernur Kepri) mau atau tidak,” pungkas Rudy. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar