DAU Ditunda, Pemkab Lingga Lagi-Lagi Lakukan Efisiensi Anggaran

1122
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga, HM Ishak mengatakan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Khusus (DAU) membuat Pemerintah Kabupaten Lingga harus bekerja ekstra mengefesiensi kegiatan pada APBD P 2016. Menurut Ishak, hal ini akan berdampak terhadap program pemerintah termasuk percepatan pembangunan.

“Pengurangan DAU tentu membuat pemkab harus bekerja ekstra melakukan efesiensi yang ketiga kalinya. Padahal, kita sudah dua kali melakukan efesiensi. Yang pertama akibat, defisit karena tidak tercapainya asumsi pendapatan dan yang kedua karena adanya pengurangan DAK 10 persen bulan lalu. Jelas ini akan mengakibatkan adanyanya penundaan beberapa kegiatan,” ungkap Ishak kepada koran Batam Pos, Rabu (24/8) pagi.

Ditundanya dana DAU untuk bulan September hingga Desember tahun ini, dikatakan Ishak sangat besar dengan total mencapai Rp 29.886.413.292 yang mana dana perbulan sebesar Rp 7.471.603.323.

“Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Hanya yang menjadi pertanyaan kita kenapa Kabupaten Lingga yang notabene APBD terendah di Kepri, bukan daerah perbatasan dan bukan juga daerah tertinggal serta PAD yang sangat rendah tidak menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penundaan DAU dan pengurangan DAK,” jelas Ishak.

Terkait penyerapan yang memang masih sangat rendah diakui Ishak. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena pemda harus ekstra hati-hati dengan situasi asumsi pendapatan baik DBH provinsi dan penerimaan negara.

“Penyerapan anggaran yang rendah bukan karena SKPD lamban melaksanakan program dan kegiatan. Pengalaman dari tahun sebelumnya ternyata asumsi pendapatan tidak tercapai sementara kegiatan sudah berjalan sehingga menimbulkan hutang kepada pihak ketiga,” sambungnya.

Ia berharap, pemerintah pusat lebih mempertimbangkan kebijakan penundaan DAU untuk Kabupaten Lingga.

Sementara itu, Ketua DPRD Lingga, Riyono mengatakan eksekutif dan legislatif masih bingung untuk memulai darimana menstabilkan defisit anggaran yang semakin memperburuk keuangan Kabupaten Lingga. Kebijakan pemerintah pusat, kata Riyono, harusnya membuat pengecualian untuk Lingga yang anggaran dan belanja sangat kecil.

“Daerah kami harusnya dapat pengecualian. Kami bukan daerah ekonomi khusus. APBD kami hanya tinggal enam ratus juta saja,” papar Riyono.

Riyono mengatakan, terkait hal ini dalam APBD P nanti kemungkinan besar akan ada perubahan pada porsi belanja rutin SKPD.

“Bisa-bisa tunjangan daerah (Tunda) dan perjalanan dinas juga ikut dipangkas lagi. Tapi akan masih kami bahas dulu,” pungkas Riyono. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar