Kejati Telusuri Dugaan Penyelewengan DTS, Tiga Pejabat Mangkir

395
Pesona Indonesia
Kantor Kejati Kepri
Kantor Kejati Kepri

batampos.co.id – Pengumpulan bahan keterangan dan data dalam rangka penyelidikan yang dilakukan tim penyidik Kejati Kepri terkait dugaan korupsi dana tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Non Migas yang belum dibayarkan sejak tahun 2014-2015 oleh Pemerintah Provinsi Kepri ke Tujuh Kabupaten Kota di Propinsi Kepri sebesar Rp 785 milliar, tersendat. Pasalnya, tiga pejabat dari Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Lingga belum memenuhi panggilan penyidik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Wiwin Iskandar mengatakan pihaknya telah memanggil pejabat yang bersangkutan. Namun, mereka belum memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.

“Iya pejabat dari Batam, Karimun, Lingga sudah di panggil tapi belum datang. Padahal ini untuk kepentingan mereka,” ujar Wiwin, Rabu (24/8).

Dikatakan Wiwin, pihaknya berharap pejabat yang belum di mintai keterangannya tersebut agar datang. Karena, dengan belum hadirnya mereka proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya jadi menjadi tersendat.

“Sudah dua kali di layangkan surat tapi belum juga hadir. Untuk itu kami juga akan kembali mengirim surat ke mereka. Mudah-mudahan mereka di panggilan selanjutnya ini bisa hadir,”kata Wiwin.

Wiwin menjelaskan, untuk para pejabat yang telah memenuhi panggil penyidik sebelumnya, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan kembali guna penyelidikan lebih lanjut.

“Bisa jadi diperiksa lagi jika penyidik perlu keterangan tambahan dari mereka yang sudah di periksa,” ucap Wiwin.

Seperti diketahui, sebelumnya tim penyidik Kejati Kepri telah memintai keterangan dari pejabat empat kabupaten/kota yang membidangi Bappeda dan DPPKAD dari Kabupaten Bintan, Anambas dan Natuna serta Kota Tanjungpinang.

Selain empat pejabat dari kabupaten/kota yang sudah dimintai keterangan. Kejati Kepri juga telah melakukan pemanggilan terhadap pemanggilan terhadap belasan orang pejabat Provinsi Kepri diantaranya Kadispenda Kepri, Isdianto, Kepala Bapedda, Naharuddin dan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri, Andri Rizal.

Dari data yang didapat dilapangan, terhitung sejak Tahun Anggaran (TA) 2014, 2015, dan 2016 diketahui kewajiban Pemprov Kepri terhadap tujuh Kabupaten/Kota di Kepri adalah sebesar Rp 333,4 miliar. Kewajiban tersebut bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Tokok (P-Rokok), yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri, ke 7 Kabupaten/kota di Kepri dari tahun 2014, 2015, dan 2016.

Dari total bagi hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke Ke 7 kabupaten/kota, masing-masing Kabupaten/kota seharusnya menerima hak tersebut. Adapun detailnya adalah Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp 13,769 miliar, Kota Batam tahun 2015 Rp 137.609 millar lebih, Tanjungpinang Rp 45.956 miliar, Kabupaten Bintan Rp 42.692 miliar lebih, Karimun Rp 31.448 miliar lebih, Kabupaten Natuna Rp29.625 miliar lebih, Kabupaten Lingga Rp23.855 miliar Lebih, Dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp22.307 miliar Lebih.

Berdasarkan lima sektor pajak, penerimaan daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun bagi hasilnya belum disalurkan Provinsi Ke 7 Kabupaten/kota di Kepri. Total bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk 7 Kabupaten Kota merupakan yang terbesar, dengan nilai Rp 124.129.971.348.

Jumlah tersebut berasal dari sumbangan Kota Batam untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.378 miliar. Selanjutnya tahun 2015 sebesar Rp 40.346 miliar. Berikutnya adalah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 18.967 miliar. Setelah itu adalah Kabupaten Bintan Rp 23.216 miliar, Kabupaten Karimun Rp 12.087 miliar. Sedangkan Kabupaten Natuna jumlahnya adalah Rp 13.651 miliar, Kabupaten Lingga Rp 8.074 miliar. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 7.586 miliar.

Perhitungan total bagi Hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepri ini, sendiri telah di setujui dan ditetapkan Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun pada 4 Mei 2016, yang nantinya akan dialokasikan Pada APBD Perubahan 2016 Provinsi Kepri.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar